MACCANEWS -- Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menginstruksikan agar kepala daerah di kabupaten/kota menganggarkan operasi katarak secara gratis di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rumah Sakit daerah pun juga diminta agar menyiapkan alat untuk operasi mata.
"Saya menginstruksikan, semua rumah sakit se-Sulsel dan para bupati dan walikota menganggarkan untuk pengobatan masalah mata itu. Minimal, ada operasi katarak yang bersifat gratis pada rakyat. Saya akan kontrol di APBD 2017 agar ini masuk di setiap daerah," kata Syahrul, disela Workshop Advokasi Program Kesehatan Mata, yang dilaksanakan di Makassar Golden Hotel, Selasa (9/8/2016).
Menurut Syahrul, masalah mata merupakan masalah penting dan sangat menentukan. Gangguan pada mata dikatakannya bisa terjadi pada semua orang, sehingga harus ada kesadaran masyarakat mengenai bagaimana menjaga mata agar tidak cepat rusak.
"Bagi anak-anak kita yang sekarang ini lebih banyak memegang gadget, pada umur sekitar 20 - 30 tahun sudah pakai kacamata. Kalau tidak diajarkan cara penggunaan yang tepat, mereka bisa mengalami gangguan pada mata. Di negara-negara besar termasuk diantaranya ada beberapa negara bagian di Cina, sudah melarang gadget lebih dari sekian jam," ungkapnya.
Gangguan mata yang paling banyak adalah katarak. Di usia 45 tahun ke atas, Syahrul mengatakan, semua orang punya potensi untuk menderita katarak dan penyakit lain termasuk diabetes.
Katarak dikatakannya akan terjadi pada semua orang karena faktor usia. Namun, semua bisa dicegah kalau strategi, masalah penanganan mata, baik dari segi pencegahan maupun penanganan kesehatan mata bisa dilakukan, termasuk operasi katarak.
"Kalau di beberapa negara ada kewajiban umur 50 tahun untuk operasi katarak, kita tidak perlu seperti itu. Tapi ancaman kebutaan yang pasti terjadi dan ada di setiap kabupaten dan provinsi termasuk di Sulsel sekitar 1 persen, harus ada langkah untuk mengatasinya. Kalau tidak, dia akan mengancam produktifitas orang bekerja lebih cepat, lebih baik, lebih kuat. Orang cepat capek kalau matanya bersoal," paparnya.
Syahrul juga mengaku telah menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami) Sulsel, Lions Club, dan Komite Mata Nasional, untuk merumuskan seperti apa konsep yang bisa dilakukan untuk mencegah tingginya gangguan kesehatan mata, khususnya kebutaan akibat katarak.
"Masa ada rumah sakit yang belum punya peralatan untuk operasi mata. Itu kelewatan. Salah satu indra yang penting itu mata. Karena itu, Rumah Sakit harus ada. Nanti Kadis Kesehatan menyurati Rumah Sakit agar menyiapkan alat dan kabupaten/kota harus konsentrasi disitu," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel dr Rachmat Latief menambahkan, retinopati diabetika merupakan komplikasi mata pada seseorang penderita diabetes. Sekarang, kata dia, penderita diabetes tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikontrol gulanya. Gula yang terkontrol bisa mencegah kebutaan.
"Kalau terlanjur buta karena katarak misalnya, itu dilayani secara BPJS Kesehatan, dioperasi lensanya, dikeluarkan dan diganti lensa baru. Itu bisa melihat seperti orang normal. Kalau retina yang rusak, itu dilaser. Itu semua masuk dalam BPJS Kesehatan," jelasnya.
Menurutnya, yang harus menjadi perhatian semua pihak adalah bagaimana melakukan deteksi dini terhadap kebutaan pada tingkat yang paling rendah, seperti di usia dini khususnya anak-anak sekolah.
Dengan melibatkan guru-guru di sekolah, lanjutnya, mereka mampu mendeteksi masalah kebutaan secara dini untuk seterusnya dikirim ke Puskesmas untuk diambil tindakan sampai ke Rumah Sakit rujukan di provinsi.
"Itu bagian dari upaya-upaya, karena kita punya target di seluruh dunia untuk mencegah kebutaan dan ketulian. Itu harus tuntas sebelum 2020. Di Sulsel kita sudah programkan itu," pungkasnya. (Fo/Jn)
0 komentar: