 |
| Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo |
MACCANEWS -- Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo memastikan jika pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu jalannya proyek kereta api di Sulsel. Pihaknya pun akan segera melakukan penyesuaian-penyesuaian.
"Semua anggaran harus dipotong dan kita harus siap. Sekarang kita susun, yang mana yang betul-betul harus kita pertahankan, misalnya kereta api. Kalau sekarang ini beli relnya, kan kereta apinya juga belum jalan. Lebih baik konsentrasi buat jembatan. Konsentrasi buat terowongan, konsentrasi pembebasan lahannya. Tidak apa-apa. Kan multiyears. Pembuatan relnya kita bisa tunda, tapi jembatannya tidak boleh," ujar Syahrul, kemarin.
Syahrul juga meminta, semua pihak agar tidak bereaksi terlalu cepat untuk menanggapi pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat. Apalagi, kata dia, yang dipangkas adalah program-program yang dianggap tidak produktif, tidak efektif, dan bersifat pemborosan.
"Jangan dulu terlalu cepat bereaksi, nanti salah kita. Tentu saja, kalau bersifat efisiensi harus dilakukan," ujarnya.
Pemangkasan anggaran, lanjut Syahrul, merupakan hal yang harus dilakukan. Tetapi, lanjutnya, harus dipahami anggaran pemerintah itu hanya menstimulan 9-11 persen. Selebihnya, berasal dari private sektor dan lainnya seperti dari Bank, investasi, dan lain-lain. Jika anggaran pemerintah berkurang, maka akan dicari dari sumber lain.
"Yang dibutuhkan sekarang, kelonggaran di sektor kebijakan. Kalau misalnya anggaran dipotong dan dilarang lagi cari uang di tempat lain, itu masalah. Pemerintah pusat sisa asistensi saja, kita bisa carikan uang kereta api dari tempat lain. Kenapa tidak? Tetapi bagaimana itu sementara itu kebijakan pusat, ini yang harus kita bicarakan," paparnya.
Saat ditanya mengenai keluhan pemerintah daerah soal trase yang sering pindah-pindah, Syahrul menegaskan, hal tersebut tidak boleh terjadi.
"Kalau saya sudah tetapkan trase, tidak boleh pindah. Dia berhadapan dengan gubernur. Tidak boleh pindah. Orang di Jakarta tidak lebih tahu dari saya," tegasnya.
Terkait pemangkasan anggaran yang turut mempengaruhi industri perhotelan, Syahrul meminta agar Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyuratinya secara resmi.
Pemangkasan anggaran tak serta merta dibarengi dengan kebijakan pemberian insentif sebagaimana yang diminta oleh pihak PHRI.
"PHRI surati saya dulu, yang mana. Jangan bereaksi terlalu cepat. Kita harus tenang. Jangan minta insentif atau semuanya serba turun. Yang harus dilakukan, agar biaya tidak mahal di hotel. Jangan euforia. Kita harus tenang hadapi gelombang. Jangan semua lompat-lompat. Nanti kita sendiri bingung harus bagaimana," tuturnya.
Syahrul juga mengatakan, tidak akan melakukan koreksi pertumbuhan ekonomi hanya karena pemerintah pusat melakukan pemangkasan anggaran.
Sebelumnya, Syahrul juga telah menyampaikan bahwa pemprov Sulsel telah melakukan upaya antisipasi, termasuk melakukan penyesuaian agar pemotongan anggaran itu tidak signifikan menganggu program pembangunan.
Syahrul juga meyakini pemerintah daerah juga bisa memahami rencana pemangkasan tersebut, dan tentu akan siap melakukan penyesuaian-penyesuaian.
"Antisipasi harus tetap dilakukan. Pemerintah daerah tinggal melakukan penyesuaian. Kami harus menyesuaikan anggaran-anggaran yang tersedia,” katanya.
Meskipun begitu, Syahrul juga mengakui jika proses penyesuaian tidak akan semudah membalik telapak tangan. Apa lagi, masa dia, dalam rencana pemangkasan tersebut, masing-masing daerah akan dipangkas 10 persen dari total dana transfer daerah yang ada.
Sementara itu, Plt Kadis Perhubungan Sulsel Ilyas Iskandar mengatakan, kebijakan pemerintah pusat untuk kembali memangkas anggaran hampir pasti akan berpengaruh pada beberapa program yang anggarannya bersumber dari DAK APBN 2016.
Ilyas mengaku belum secara pasti mengetahui program mana saja dalam instansinya akan terkena kebijakan tersebut. Meski begitu, pihaknya tetap yakin bisa melakukan penyesuaian sebagai antisipasi untuk tetap menjalankan program.
"Saya belum tahu pasti jumlahnya. Tetapi jika memang itu sudah kebijakan pusat, kami siap melakukan antisipasi dan penyesuaian," ujarnya.
Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel, Abdul Azis. Menurutnya, kebijakan pemotongan anggaran DAK sudah pasti akan menganggu program yang dicanangkan.
"Kalau pemangkasan tahap pertama lalu, kami kena pemotongan. Kali ini, kami harus siap melakukan langkah-langkah strategis untuk penyesuaiannya," tuturnya.
Untuk diketahui, Kementerian Keuangan akan melakukan pemangkasan anggaran sekitar Rp133,8 triliun. Kebijakan ini dinilai banyak kalangan hampir pasti akan membawa dampak untuk sejumlah program di daerah. (Fo/Jn)
0 komentar: