Selama tiga tahun lebih mengelola pemerintahan Makassar, Wali Kota Danny banyak melakukan perombakan dalam struktur organisasi pemerintahannya yang diawali dengan menempatkan ASN pada posisi atau jabatan tertentu berdasarkan kecakapan yang dimiliki.
Jauh sebelum KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) menerapkan lelang jabatan, Wali Kota Danny telah menerapkannya di Makassar. Meski menuai hujan kritikan bahkan mendapatkan perlawanan dari internal pemerintahannya, namun seiring berjalannya waktu, sistem pengisian jabatan berbasis kompetensi yang diterapkan oleh wali kota berlatar akademisi itu terbukti ampuh melahirkan birokrat yang profesional dan mampu menjalankan tanggung jawab jabatan dengan baik.
Prestasi yang ditorehkan oleh pemerintahan Danny jelas terukur dalam angka statistik yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Kedua lembaga itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Makassar berkisar di angka 7.2% sampai 7.8% di tahun 2016. Angka itu menjadi yang tertinggi di Sulawesi Selatan bahkan di Indonesia.
"Makassar bisa seperti hari ini berkat soliditas yang terbangun antar instansi lingkup pemerintah kota yang mampu bersinergi dengan seluruh entitas masyarakat," kata Wali Kota Danny.
Reformasi birokrasi yang selama ini dijalankan mampu merangsang lahirnya inovasi dari berbagai tingkatan birokrasi. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di tingkat Dinas, Badan hingga Kecamatan mampu memetakan persoalan yang mereka hadapi, dari pemetaan itu lahirlah solusi untuk menjawab persoalan yang ada.
Seperti program Lorong Garden (Longgar) lahir untuk menyiasati minimnya RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Makassar yang jumlahnya mencapai 9.2% dari target 30% yang harus dimiliki Makassar dengan luas area 1.75 km2.
Program ini terbukti mampu menghijaukan lorong - lorong Makassar di 153 kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan. Longgar kemudian bermetamorfosa menjadi BULo (Badan Usaha Lorong), sebuah gebarakan lainnya yang lahir di masa pemerintahan Danny.
BULo mengangkat cabai sebagai komoditi andalannya. Pemilihan cabai didasarkan pada pertimbangan ekonomis, masa pemeliharaan yang relatif singkat, dan yang terpenting, cabai mampu menekan laju inflasi dalam negeri.
Berbagai inovasi yang lahir dari rahim pemerintah kota Makassar pada akhirnya berbuah ratusan penghargaan bergengsi dari dalam dan luar negeri. Di bidang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Makassar berhasil meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama dua tahun berturut - turut (2016 dan 2017).
Di bidang lingkungan hidup, selama tiga tahun berturut - turut (2015, 2016, dan 2017) Makassar sukses meraih Piala Adipura, supremasi tertinggi di bidang lingkungan hidup dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI. Dua diantara seratusan penghargaan itu menjadi torehan sejarah tersendiri bagi Makassar di bawah kepemimpinan Danny Pomanto.
0 komentar: