Erwin Hayya selaku Kepala BPKAD kota Makassar memiliki peran yang sangat vital terhadap jalannya proses pemerintahan. Akan tetapi Erwin terganjal proses hukum sehingga berimbas pada lumpuhnya program Pemrintah Kota Makassar.
“Saya dapat telpon dari Kemendagri, seperti kita tahu Erwin Hayya sedang dalam proses hukum yang berimbas pada lumpuhnya program Pemerintahan kota Makassar, termasuk ketidakjelasan pembayaran gaji pegawai honorer, itu yang akan kami kolsutasikan,” kata Danny, Selasa, (6/2).
Danny sendiri mengaku tidak memiliki wewenang untuk menunjuk langsung Pelaksana Tugas (Plt) karena bukan jabatan kosong sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku.
Karena itu, untuk terus mengoptimalkan jalannya roda pemerintahan, Danny pun segera melakukan langkah antisipatif dan akan segera mendiskusikan hal tersebut dengan Kemendagri.
“Kita akan terus mencari solusi, memikirkan jalan yang terbaik, agar urusan pemerintahan tetap berjalan dengan baik, begitu pun gaji honerer yang terhambat bisa segera diselesaikan,” tutupnya. (*)
0 komentar: