Kegiatan ini dihadiri langsung spesialis pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN KPK, Andika Widiarto dan seluruh jajaran SKPD lingkup pemerintah Kota Makassar.
Dalam sambutannya, Deng Ical menyampaikan bahwa sosialisasi LHKPN sangat penting karena ini adalah bagian dari tanggung jawab kita semua sebagai pejabat pemerintahan dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Apalagi sudah ada dibuat dalam peraturan Wali Kota Makassar no 43 tahun 2017, yang mewajibkan semua pejabat di pemerintahan mulai dari eselon tiga sampai dua untuk menyetorkan LHKPN dengan sejujur-jujurnya dan tepat waktu ," kata Deng Ical
Meskipun kata dia, dalam perundang-undangan itu hanya eselon 1, tetapi karena kita ingin seluruh pejabat di Pemerintah Kota Makassar mengisi LHKPN, hal ini tentu saja akan di jadikan sebagai ukuran dan indikator-indikator kinerja kita semua.
"Hal ini agar kelihatan betul bahwa mana yang taat asas dan mana yang komitmen untuk melakukan pengisian LHKPN," pungkasnya.
Lanjut dia, hal itu bertujuan untuk memberikan pertanggung jawaban publik kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, bahwa untuk menjadi seorang pejabat harus berani mempertanggung jawabkan asal usul harta kekayannya.
"Dengan begitu maka akan mengurangi susonnya orang dan sekaligus juga tidak ada dusta diantara kita," ujar pria berlatar doktor kebijakan publik ini
Untuk itu, diharapkan seluruh pejabat mampu mengisi LHKPN dengan baik dan lancar secara administrasi sehingga capaian yang di peroleh tahun kemarin tidak menurun tetapi semakin lebih baik.
"Melalui sistem e-LHKPN ini kita bisa lebih famyliar, bukan hanya sekedar pengisian blangko-blangko tetapi kita juga ingin ada pembiasan-pembiasaan sehingga kita menjadi lebih Ower terhadap perkembangan aktual dan tentu saja bukan dalam konteks administrasi tapi juga strategisnya," harapnya.
Tak hanya itu, ia juga melaporkan terkait rencana aksi pemberantasan korupsi yang terintegrasi di pemerintah Kota Makassar.
"Ini adalah bagian dari komitmen kami juga untuk memastikan bahwa semua yang dilakukan pemerintah Kota Makassar bersifat akuntabel, transparan dan terukur," ucapnya. (*)
0 komentar: