Kegiatan tersebut digelar selama empat hari terhitung mulai tanggal 7-9 Mei 2018 di Jakarta. Serta dihadiri oleh semua Kepala Dinas (Kadis) PPPA se-Indonesia.
“Perlindungan hak perempuan diberikan melalui perhatian nyata, konsisten dan sistematik, yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Peran para pemangku kepentingan baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sangat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan program perlindungan hak perempuan ini,” ujar, Sunarti, Sekretaris Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Dalam kegiatan ini pula masing-masing Kadis memaparkan bentuk penanganan permasalahan perempuan dan anak di kotanya masing-masing.
Khusus di Kota Makassar, diwakili langsung oleh Kadis PPPA, A. Tenri Apalallo. Ia pun membicarakan bagaimana pengendalian berbasis lorong melalui selter warga.
Ia juga menyebutkan tim reaksi cepat melalui P2TP2A yang mana didalamnya ada beberapa kelompok polisi dan pihak terkait.
“Kita sudah 4 hari ini semua daerah memberikan masukan. Makassarlah dianggap yang P2TP2Anya terbaik. Makanya dihimbau semua peserta untuk dijadikan contoh. Dan saya juga disuruh oleh kementrian merumuskan rekomendasi mengenai perlindungan perempuan dan anak,” ucap Tenri. (*).
0 komentar: