Mengenai pembatasan tersebut, Amran selaku koordinator aksi merasa dirugikan karena dirinya bersama-bersama kawan Pedagang Asongan tidak bisa menjajakan dagangan bila hal demikian terus berlanjut.
“Sudah dua bulan, kami dilarang berdagang di area pelabuhan, padahal kami juga membayar, karena itu kebutuhan kami terganggu, mulai dari kebutuhan makanan sampai pada pendidikan anak-anak. Kami harap anggota dewan kami, bisa menengahi masalah ini”,ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, A. Wahab Tahir (F-Golkar) yang menerima aspirasi siang ini, Rabu (06/03/2019) menjelaskan pihaknya akan segera mengagendakan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan menghadirkan instansi terkait seperti, Polsek Pelabuhan, PT. Pelindo, serta pihak PELNI.
“Kita akan segera memanggil pihak terkait untuk Rapat Dengar Pendapat yang menjadi kesempatan teman-teman Pedagan Kaki Lima menjelaskan terkait permasalahan yang dihadapi, adapun RDP ini kita akan adakan di hari senin, 11 Maret 2019”. Katanya didepan demonstran di ruang Aspirasi.
Setelah mendengarkan penjelasan dari Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, ratusan pedagang asongan kapal dibpelabuhan meninggalkan kantor DPRD kota Makassar dengan tertib.
0 komentar: