Kepala Dinsos Kota Makassar, Akhmad Namsum mengatakan, mengatasi maraknya anjal dan gepeng di Makassar perlu dikerjasamakan dengan lintas sektor.
Dinsos, kata dia, tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa bantuan lembaga atau SKPD lain di Pemkot Makassar.
“Kalau hanya dinsos sendiri, tentu agak berat. Tapi kami akan komunikasi dengan banyak elemen. Khususnya dengan SKPD lain di lingkungan pemkot," kata Akhmad Namsum yang ditemui di kantornya, kemarin.
Salah satu yang bakal digandeng Dinsos Makassar dalam penanganan anjal-geoeng, adalah pemanfaatan CCTV di War Room Kota Makassar. CCTV yang terpasang di seluruh objek vital Kota Makasaar, diharapkan mampu memberikan informasi kepada dinsos terkait keberadaan gepeng dan anjal.
Tidak hanya itu, lanjut dia, pihaknya akan bekerjasama dengan diskominfo untuk pemberdayaan pengoperasian layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112.
Kata Akhmad Namsum, bagi masyarakat yang ingin melaporkan keberadaan anjal-gepeng, bisa menghubungi nomor tersebut untuk ditindaklanjuti.
“Bagi warga yang ingin melaporkan keberadaan gepeng dan anjal yang mengganggu, dapat melaporkan dipanggilan masuk ke NTPD 112 dan segera akan tindaki lanjuti dilapangan," tambah dia.
Dia melanjutkan, sejak memasuki bulan Ramadhan, dinsos melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) Saribattang rutin melalukan razia di lapangan. Dibantu tim terpadu yang sudah dibentuk yang terdiri dari aparat kepolisian hingga Satpol-PP.
Untuk razia yang dilakukan Kamis (9/5) ini saja, Akhmad mengaku susah menjaring 20 lebih anjal dan gepeng.
“Tadi terjaring 20 orang dan langsung di-assesement. Kemudian kami akan salurkan proses pembinaannya ke lembaga-lembaga sosial yang bekerjasama dengan kementerian sosial," sebut dia.
Selama ini dia mengungkapkan, anjal dan gepeng yang ada bukanlah berasalah dari Kota Makassar. Tapi berada si luar wilayah Kota Makassar. Dia pun mengimbau, agar masyarakat bekerjasama dengan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini.
Salah satu caranya, dengan tidak memberikan sumbangan kepada para anjal-gepeng yang ada. Sebab, jika cara ini terus dilakukan maka akan memberi ruang kepada mereka untuk terus berdatangan masuk ke Kota Makassar memadati simpang jalan.
“Bukannya kita tidak iba, tapi jangan diberikan pendidikan yang tidak baik. Karena kalau diberikan satu orang hari ini, kemungkinan besar besok akan bertambah. Makanya salurkan sumbangan dan bantuan ke lembaga resmi, semisal panti asuhan, masjid dan lembaga lain atau badan amil zakat sehingga pemanfaatnya mengarah ke porsi yang benar," pungkasnya.
Sebelumnya, sata yang dihimpun atas hasil patroli Tim TRC Saribattang pada awal tahun inj terhitung sejak 1 Januari-10 April 2019, Dinsos Makassar sudah menjaring 118 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), baik anjal, gepeng, maupun pengemis.
Dengan rincian, anjal 55 orang, gepeng 21, pengamen 6, dan untuk klasifikasi PMKS pengguna obat-obatan seperti pengisap lem sebanyak 36 orang.
Kepala Seksi Anjal dan Gepeng Dinsos Makassar, Kamil mengatakan, penertiban anjal dan gepeng memang terus dilakukan. Diharapkan, saat bulan Ramadan, masalah PMKS di Kota Makassar bisa diminimalisir jumlahnya sampai pada angka terkecil. Kata Jamil, penertiban PMKS juga harus melibatkan lintas stakeholder.
Menyusul adanya instruksi Gubernur Sulsel yang menginginkan Makassar bebas anjal dan gepeng, tim terpadu bahkan juga sudah dibentuk. Tim terpadu ini melibatkan Dinas Sosial Sulsel.
"Mudah-mudahan ini dengan adanya tim terpadu, bisa lebih mengurangi lagi. Karena bukan cuma dinsos kota bekerja. Tapi juga dari pemprov Sulsel," kata Jamil yang diwawancarai, beberapa waktu lalu.
0 komentar: