"Saya belum lihat drafnya seperti apa," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Makassar tersebut kepada Tribun Timur di Gedung DPRD Makassar, Jl AP Pettarani, Selasa (12/5/2020).
Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar tersebut menambahkan bahwa Pansus Covid-19 itu merupakan inisiatif sejumlah fraksi di DPRD Makassar. Termasuk Fraksi Demokrat Kota Makassar.
"Setahu saya suratnya sudah ada dipimpin dan masih dalam tahap pembahasan, cuma memang saya belum lihat drafnya. Nanti setelah dibahas baru diparipurnakan," tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa Pansus Covid-19 itu diajukan mayoritas fraksi agar supaya anggaran APBD untuk penanganan Covid-19 bisa tepat sasaran dan memudahkan dewan dalam pengawasan.
"Kita tahu sekarang banyak pengusaha secara sepihak memainkan harga, mereka seenaknya menaikkan harga yang sangat sulit dijangkau masyarakat," katanya.
Dengan adanya Pansus Covid-19 kata ARA, maka pengusaha yang menaikkan harga tidak sesuai ketentuan akan ditindak tegas.
"Jadi ada laporan dari Dinas Kesehatan dan beberapa masyarakat yang mengatakan pengusaha menaikan harga sepihak, dengan adanya Pansus Covid-19 ini, maka itu tidak boleh terjadi lagi," tegas Adi.
"Pansus Covid-19 juga bertujuan agar anggaran penanggulangan Covid-19 bisa diawasi. Kenapa? Karena kita tidak mau PSBB ini sudah selesai, tapi anggaran tetap jalan," Adi menambahkan.
0 komentar: