DPRD Kota Makassar menaggapi upaya pemerintah kota untuk menetapkan regulasi gelaran pernikahan di Hotel melalui Peraturan Wali kota (Perwali).
Diketahui perwali tersebut akan rampung paling lambat 1 September besok. Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Anton Paul Goni saat ditemui di ruangannya mengatakan, ada urgensi dari sisi ekonomi yang harus dipertimbangkan sehingga dia cukup mendukung upaya Pemkot Makassar tersebut.
"Yang pasti kami sebagai wakil rakyat kalau memang untuk kepentingan masyarakat dan ekonomi bisa menggeliat itu tetap kita dukung dengan tetap menggunakan protokol kesehatan," ujarnya. 30/8/2020
Meski demikian, hal ini juga memerlukan kehati-hatian, perlu ada pemantauan secara komprehensif kepada hotel-hotel untuk memastikan aturan tersebut ditegakkan.
"Manajemen (hotel) saya kira juga sulit mau lakukan pelanggaran nantinya. Kalau perwali itu pasti ada pelarangan dan konsekuensi, pasti tidak berani. Jadi perlu memang tegas yang mau kasi izin. Perwali kan regulasi, kalau dikasi izin dan melanggar yah pasti ada sanksinya," ujar legislator PDIP ini.
Dirinya juga meminta seluruh pihak untuk mendukung upaya pemerintah apalagi di tengah COVID-19seperti ini segala upaya dan kebijakan menurutnya perlu dipikirkan bersama.
"Jadi intinya kita berharap COVID-19 ini berakhir. setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah harus dibantu, Jadi harus sama-sama kita pikirkan," katanya.
0 komentar: