Penasehat Hukum Danny-Fatma, Beni Iskandar, menilai kritikan Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) ke Wali Kota Makassar, Danny Pomanto sarat dengan kepentingan.
Pasalnya, menurut Beni Iskandar kebijakan yang memang merupakan kewenangan Pemerintah, khususnya Wali Kota membuat politisi Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali merasa kepanasan.
"Pak Wali mau menonaktifkan RT/RW, kok ARA yang kepanasan," ujar, Beni Iskandar, Jumat (9/4/2021).
Menurutnyai, Adi Rasyid Ali terlalu dini menanggapi sesuatu yang belum pasti terjadi.
Apalagi menyebut ada pelanggaran di Peraturan Daerah (Perda).
"Jadi mana ada sesuatu yang belum dilakukan sudah melanggar Perda, apalagi ini kebijakan pak Wali baru direncanakan," jelas Adi Rasyid Ali.
Meskipun, kata Beni Iskandar, jika Wali Kota Makassar menonaktifkan RT/RW, ia menanyakan letak kesalahan dan pelanggarannya juga dimana.
Bahkan Beni merasa heran kenapa ARA baru berkomentar soal RT dan RW saat pemerintah berusaha keras melawan pandemi Covid-19 di Kota Makassar.
"Karena kalaupun itu dilakukan belum tentu juga Pak Wali melanggar Perda. Lurah saja pecat RT tidak ada yang gaduh. Kemana ARA saat itu, giliran wali kota yang akan menerapkan kebijakannya, eh orangnya pada gaduh," jelasnya.
Olehnya, Beni meminta agar tidak menjustifikasi kebijakan apabila belum dilakukan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali (ARA) meminta rencana perombakan RT RW dikaji ulang dan dicermati dengan baik.
Legislator Fraksi Partai Demokrat itu khawatir kebijakan Wali Kota Makassar Danny Pomanto menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.
Apalagi masyarakat beberapa hari lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan.
"Saya pikir rencana Wali Kota mengganti RT RW perlu dikaji dan dicermati dengan baik jangan sampai gegabah dan membuat kegaduhan," kata ARA kepada Tribun Timur, Rabu (7/4/2021).
ARA menegaskan, RT RW dipilih oleh rakyat secara langsung, sesuai aturan yang tertuang dalam Perda Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001.
Untuk itu, ia mengingatkan yang berhak memberhentikan RT RW adalah rakyat bukan Pemerintah Kota Makassar.
"Dalam perda 41/2001 sangat jelas RT RW diganti habis masa tugasnya, meninggal dunia, mundur diri, melakukan pelanggaran moral," kata ARA.
"Sesuai dengan aturannya ada dalam BAB XI pemberhentian pengurus, pasal 14," katanya.
Pecat Ketua RT/RW
Wali Kota Makassar, Danny Pomanto akan memecat seluruh ketua RT / RW di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ( Sulsel ). Menurut dia, ketua RT / RW yang melayani sekarang ini jawaban tidak maksimal untuk membantu masyarakat.
“Pemerintah Kota Makassar akan mengganti RT / RW secara keseluruhan dengan peraturan yang baru. Di mana sebelumnya, lurah yang mengangkat RT / RW. Namun, sekarang wali kota Makassar yang akan mengangkat langsung RT / RW.
Rencananya pekan depan setelah program Makassar Recover dilaksanakan, ”kata Danny.
Menurut Danny, adanya aturan baru ini akan mengangkat harkat RT / RW.
Sehingga tidak mengandalkan SK lurah, namun langsung SK Wali Kota Makassar.
Secara bersamaan, Danny juga akan mengeluarkan SK influencer lokal sebagai bassi barania.
“Bassi Barania ini merupakan orang-orang yang mempunyai pengikut yang banyak dan akan menjadi bagian dari pembangunan Kota Makassar. Bisa saja sebagian dari bassi barania juga merupakan ketua RT / RW, ”tuturnya. Danny
Bassi Barania ini menjadi tokoh masyarakat yang kewenangan untuk mengukur kinerja lurah dan camat di Kota Makassar.
Bassi Barania ini akan mempunyai hak untuk mengubah pergantian jika performa lurah atau camat di bawah standar bahkan mengintimidasi masyarakat.
"Bisa saja RT / RW yang diberhentikan untuk kembali menjadi plt, tapi tidak otomatis semua. Terlepas dari apa pun mereka bisa bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar. Kenapa saya melakukan ini, sambil menunggu pemilihan RT / RW di tahun 2022.
Danny mengungkapkan, beberapa ketua RT / RW telah melayangkan pesan singkat kepada dirinya terkait rencana tersebut. Setelah mendapat penjelasan, kata dia, beberapa ketua RT / RW memahami semua rencananya untuk membuat Kota Makassar lebih baik.
“Ada yang SMS saya sudah mengatur Pak Wali, kenapa diberhentikan. Saya selalu berusaha adil, bukan berarti suka atau tidak suka. Tapi saya talk about sistem dan Insya Allah ketua RT / RW tidak malas, setia dan berdedikasi, ”jelasnya.(*)
======
Pernyataan Sikap ARA Jadi Perbincangan Nasional
Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali langsung viral.
Soalnya, dia menyebut sebuah pernyataan yang mengundang perhatian.
ARA, sapaan akrabnya, menyebut pengadilan yang bisa memenangkan Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat Kubu Moeldoko adalah pengadilan agama.
“Kubu KLB bisa menang kalau menggugat di Pengadilan Agama,” kata ARA akronim namanya berkelakar seusai hadiri resepsi pernikahan di sebuah hotel di Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (5/4/2021).
Pernyataan Wakil Ketua DPRD Makassar ini menjawab soal peluang langkah hukum kubu Moeldoko, pascakeluarnya putusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang membatalkan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Sumut, Februari lalu.
Kelakar gugatan ‘di pengadilan agama’ itu adalah menipisnya kans KLB versi Moeldoko, untuk merebut kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di DPP Partai Demokrat.
ARA mengapresiasi keputusan Kemenkumham, akhir Maret lalu.
Lalu siapa ARA?
Adi Rasyid Ali terpilih lagi sebagai anggota DPRD Kota Makassar periode 2019-2024.
ARA akronim namanya terpilih lagi setelah mengantongi 3.382 suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 17 April 2019 kemarin.
0 komentar: