Menurut Aru--sapaan akrabnya, dorongan paket Danny-Aru merupakan apresiasi yang tinggi dari seorang ketua umum Golkar. Apalagi lanjut ketua DPRD Makassar ini, bukan hanya Setya Novanto yang mengutarakan hal tersebut, namun ketua DPD I Golkar yang juga bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Halid juga telah mengutarakan niat yang sama.
"Itu apresiasi yang tinggi dari seorang ketua umum, dan ketua DPD I. Saya sangat menghargai itu. Sebagai kader saya patuh, jadi saya siap diarahkan dengan apapun," katanya saat acara pelantikan pengurus DPD II Golkar Makassar di anjungan pantai losari, kemarin.
Lantas apakah ketua DPRD rela menjadi bakal calon wakil wali kota? Aru mengaku tetap berkomitmen untuk mematuhi segala perintah partainya. Terkait dorongan seluruh Pimpinan Kecamatan (Pincam) DPD II Golkar yang mayoritas lebih menginginkan dirinya untuk maju sebagai bakal calon wali kota, Aru kembali menegaskan soal sikap dirinya dan partai yang tetap terbuka untuk berbagai kemungkinan.
"Bahwa kita harus membuka ruang kepada orang, kita tidak harus melihat diri kita sendiri. Tapi coba melihat sosok atau figur lain. Saya serahkan pada proses politik yang ada."
"Saya serahkan kepada partai politik saya dan masyarakat. Dan pilihan-pilihan itu wajar, dan itu juga tergantung keinginan masyarakat. Kita lihat nanti, setelah melakukan survey-survey lanjutan," ungkapnya.
Pada agenda pelantikan ratusan pengurus DPD II Golkar Makassar ini juga ikut dihadiri oleh beberapa pimpinan partai politik. Termasuk ketua DPC PDIP Makassar Bahar Mahmud, Ketua Hanura Yunus HJ, dan ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP kota Makassar Fasruddin Rusli.
Fasruddin Rusli sendiri mengaku PPP Makassar telah bulat mendukung penuh Danny Pomanto di Pilwalkot Makassar. Bahkan, Acil sapaan akrabnya mengaku dukungan partainya untuk Danny tanpa syarat atau menitip kadernya sebagai wakil.
"PPP Makassar sudah bulat mengusung pak Danny di Pilwalkot. Untuk wakil kami serahkan kepada beliau memilih sendiri," kata legislator DPRD Makassar ini.
Diketahui, syarat mengusung calon wali kota dan wakilnya di Pilwalkot Makassar 2018 mendatang membutuhkan 9 kursi di DPRD. Dengan syarat usungan tersebut, praktis masing-masing parpol masih membutuhkan koalisi untuk dapat mengusung calon. Golkar sendiri sebagai pemenang pemilihan legislatif (Pileg) Makassar 2014 lalu mengatrol 8 kursi, disusul Demokrat dengan 7 kursi.
Sementara, Gerindra sebagai peringkat ketiga dengan 5 kursi, dan NasDem 5 kursi. Selain itu, PPP juga memiliki 5 kursi yang sama dengan Gerindra dan NasDem, namun kalah jumlah total perolehan suara oleh dua partai tersebut.
Selain itu, parpol lainnya yang mengoleksi 5 kursi di DPRD juga dimiliki oleh Hanura, PKS. Sementara, partai yang mengantongi 4 kursi adalah PDIP dan PAN. Serta disusul oleh PKPI dan PBB yang masing-masing mengantongi 1 kursi di DPRD Makassar. (iyat)
0 komentar: