MACCANEWS--Posisi Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto sebagai petahana membuat beberapa pimpinan partai politik (Parpol) di Makassar mulai mengincarnya sebagai tandem jelang perhelatan pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2018 mendatang.
Beberapa pimpinan parpol ini pun bahkan rela menjabat sebagai wakil jika Danny Pomanto berniat untuk 'mempersuntingnya' sebagai pendamping. Sebut saja nama ketua DPC Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali.
ARA sapaan akrabnya mengaku akan tetap membuka ruang komunikasi dengan perhana jika wacana paket (Danny-ARA) diinginkan oleh masyarakat maupun partai. "Saya mau katakan, akan menuju ke sana (Danny-ARA). Tunggu aja tanggal mainnya," ungkap ARA, Rabu (29/3).
ARA mengaku, saat ini partainya sebagai pengusung utama Danny-Ical pada pilwalkot lalu terus mensosialisasikan dirinya di tengah masyarakat. Namun, sosialisasi tersebut dilakukan semata-mata dalam kapasitasnya sebagai ketua partai Demokrat Makassar.
"Kalau berbicara wali kota atau wakil wali kota, saya tidak menyebutnya. Saat ini sosialisasi lebih kepada kapasitas saya sebagai seorang ketua partai," ujarnya.
Senada dengan ARA, ketua DPD PAN Kota Makassar, Hamzah Hamid juga tak menutup ruang jika sewaktu-waktu dirinya berpaket dengan petahana, Hamzah mengaku, saat ini partainya telah memberikan instruksi bagi dirinya untuk bersosialisasi sebagai bakal calon wali kota.
"Instruksi partai saya diperintahkan bersosialisasi sebagai bakal calon wali kota. Tapi, jika ada peluang kita berpasangan dengan pak Danny, tentu saya pribadi tidak akan menolak," ungkap legislator dua periode di DPRD Makassar ini.
Sebelumnya, Ketua DPD II Golkar Makassar, Farouk M Betta ikut angkat bicara terkait keinginan ketua umum DPP partainya, Setya Novanto yang sebelumnya ingin "mengawinkan" petahana Wali Kota Makassar Danny Pomanto dengan dirinya pada perhelatan Pilwalkot Makassar 2018 mendatang.
Menurut Aru--sapaan akrabnya, dorongan paket Danny-Aru merupakan apresiasi yang tinggi dari seorang ketua umum Golkar. Apalagi lanjut ketua DPRD Makassar ini, bukan hanya Setya Novanto yang mengutarakan hal tersebut, namun ketua DPD I Golkar yang juga bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Halid juga telah mengutarakan niat yang sama.
"Itu apresiasi yang tinggi dari seorang ketua umum, dan ketua DPD I. Saya sangat menghargai itu. Sebagai kader saya patuh, jadi saya siap diarahkan dengan apapun," katanya saat acara pelantikan pengurus DPD II Golkar Makassar di anjungan pantai losari belum lama ini.
Aru mengaku tetap berkomitmen untuk mematuhi segala perintah partainya. Terkait dorongan seluruh Pimpinan Kecamatan (Pincam) DPD II Golkar yang mayoritas lebih menginginkan dirinya untuk maju sebagai bakal calon wali kota, Aru kembali menegaskan soal sikap dirinya dan partai yang tetap terbuka untuk berbagai kemungkinan.
"Bahwa kita harus membuka ruang kepada orang, kita tidak harus melihat diri kita sendiri. Tapi coba melihat sosok atau figur lain. Saya serahkan pada proses politik yang ada."
"Saya serahkan kepada partai politik saya dan masyarakat. Dan pilihan-pilihan itu wajar, dan itu juga tergantung keinginan masyarakat. Kita lihat nanti, setelah melakukan survey-survey lanjutan," ungkapnya.
Diketahui, syarat mengusung calon wali kota dan wakilnya di Pilwalkot Makassar 2018 mendatang membutuhkan 9 kursi di DPRD. Dengan syarat usungan tersebut, praktis masing-masing parpol masih membutuhkan koalisi untuk dapat mengusung calon. Golkar sendiri sebagai pemenang pemilihan legislatif (Pileg) Makassar 2014 lalu mengatrol 8 kursi, disusul Demokrat dengan 7 kursi.
Sementara, Gerindra sebagai peringkat ketiga dengan 5 kursi, dan NasDem 5 kursi. Selain itu, PPP juga memiliki 5 kursi yang sama dengan Gerindra dan NasDem, namun kalah jumlah total perolehan suara oleh dua partai tersebut.
Selain itu, parpol lainnya yang mengoleksi 5 kursi di DPRD juga dimiliki oleh Hanura, PKS. Sementara, partai yang mengantongi 4 kursi adalah PDIP dan PAN. Serta disusul oleh PKPI dan PBB yang masing-masing mengantongi 1 kursi di DPRD Makassar. (*)
MACCANEWS--Posisi Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto sebagai petahana membuat beberapa pimpinan partai politik (Parpol) di Makassar mulai mengincarnya sebagai tandem jelang perhelatan pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2018 mendatang.
Beberapa pimpinan parpol ini pun bahkan rela menjabat sebagai wakil jika Danny Pomanto berniat untuk 'mempersuntingnya' sebagai pendamping. Sebut saja nama ketua DPC Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali.
ARA sapaan akrabnya mengaku akan tetap membuka ruang komunikasi dengan perhana jika wacana paket (Danny-ARA) diinginkan oleh masyarakat maupun partai. "Saya mau katakan, akan menuju ke sana (Danny-ARA). Tunggu aja tanggal mainnya," ungkap ARA, Rabu (29/3).
ARA mengaku, saat ini partainya sebagai pengusung utama Danny-Ical pada pilwalkot lalu terus mensosialisasikan dirinya di tengah masyarakat. Namun, sosialisasi tersebut dilakukan semata-mata dalam kapasitasnya sebagai ketua partai Demokrat Makassar.
"Kalau berbicara wali kota atau wakil wali kota, saya tidak menyebutnya. Saat ini sosialisasi lebih kepada kapasitas saya sebagai seorang ketua partai," ujarnya.
Senada dengan ARA, ketua DPD PAN Kota Makassar, Hamzah Hamid juga tak menutup ruang jika sewaktu-waktu dirinya berpaket dengan petahana, Hamzah mengaku, saat ini partainya telah memberikan instruksi bagi dirinya untuk bersosialisasi sebagai bakal calon wali kota.
"Instruksi partai saya diperintahkan bersosialisasi sebagai bakal calon wali kota. Tapi, jika ada peluang kita berpasangan dengan pak Danny, tentu saya pribadi tidak akan menolak," ungkap legislator dua periode di DPRD Makassar ini.
Sebelumnya, Ketua DPD II Golkar Makassar, Farouk M Betta ikut angkat bicara terkait keinginan ketua umum DPP partainya, Setya Novanto yang sebelumnya ingin "mengawinkan" petahana Wali Kota Makassar Danny Pomanto dengan dirinya pada perhelatan Pilwalkot Makassar 2018 mendatang.
Menurut Aru--sapaan akrabnya, dorongan paket Danny-Aru merupakan apresiasi yang tinggi dari seorang ketua umum Golkar. Apalagi lanjut ketua DPRD Makassar ini, bukan hanya Setya Novanto yang mengutarakan hal tersebut, namun ketua DPD I Golkar yang juga bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Halid juga telah mengutarakan niat yang sama.
"Itu apresiasi yang tinggi dari seorang ketua umum, dan ketua DPD I. Saya sangat menghargai itu. Sebagai kader saya patuh, jadi saya siap diarahkan dengan apapun," katanya saat acara pelantikan pengurus DPD II Golkar Makassar di anjungan pantai losari belum lama ini.
Aru mengaku tetap berkomitmen untuk mematuhi segala perintah partainya. Terkait dorongan seluruh Pimpinan Kecamatan (Pincam) DPD II Golkar yang mayoritas lebih menginginkan dirinya untuk maju sebagai bakal calon wali kota, Aru kembali menegaskan soal sikap dirinya dan partai yang tetap terbuka untuk berbagai kemungkinan.
"Bahwa kita harus membuka ruang kepada orang, kita tidak harus melihat diri kita sendiri. Tapi coba melihat sosok atau figur lain. Saya serahkan pada proses politik yang ada."
"Saya serahkan kepada partai politik saya dan masyarakat. Dan pilihan-pilihan itu wajar, dan itu juga tergantung keinginan masyarakat. Kita lihat nanti, setelah melakukan survey-survey lanjutan," ungkapnya.
Diketahui, syarat mengusung calon wali kota dan wakilnya di Pilwalkot Makassar 2018 mendatang membutuhkan 9 kursi di DPRD. Dengan syarat usungan tersebut, praktis masing-masing parpol masih membutuhkan koalisi untuk dapat mengusung calon. Golkar sendiri sebagai pemenang pemilihan legislatif (Pileg) Makassar 2014 lalu mengatrol 8 kursi, disusul Demokrat dengan 7 kursi.
Sementara, Gerindra sebagai peringkat ketiga dengan 5 kursi, dan NasDem 5 kursi. Selain itu, PPP juga memiliki 5 kursi yang sama dengan Gerindra dan NasDem, namun kalah jumlah total perolehan suara oleh dua partai tersebut.
Selain itu, parpol lainnya yang mengoleksi 5 kursi di DPRD juga dimiliki oleh Hanura, PKS. Sementara, partai yang mengantongi 4 kursi adalah PDIP dan PAN. Serta disusul oleh PKPI dan PBB yang masing-masing mengantongi 1 kursi di DPRD Makassar. (*)
