MACCANEWS--Anggota dan wakil ketua DPRD parepare sesalkan statement yang dikeluarkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Kaharuddin Kadir yang enggan menandatangani perjalanan dinas anggota dewan saat rapat paripurna kemarin, menuai reaksi keras oleh sejumlah anggota DPRD yang dinilai sebagai bentuk intimidasi Ketua DPRD Parepare terhadap anggota dewan.
Statement itu dikeluarkan Kahar saat memimpin rapat paripurna kemarin karena hanya dihadiri 11 orang anggota dari 25 orang anggota DPRD Parepare yang ada. Sehingga membuat Ketua berang dan mengancam tidak akan menandatangani perjalanan dinas anggotanya.
Saat itu, anggota DPRD yang hadir, Satriya menantang Kahar apa berani membuktikan ucapannya. Statement yang dikeluarkan Ketua DPRD itu pun menuai polemik di internal DPRD Parepare.
Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Rahmat Sjamsu Alam juga menyayangkan ancaman yang dilontarkan Ketua DPRD yang enggan menandatangani perjalanan dinas anggota dewan yang dinilai sebagai bentuk intimidasi.
Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Parepare itu, dalam mengambil keputusan pimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial.
Rahmat menyebutkan, jika ada keputusan tidak akan menandatangani perjalanan dinas anggota dewan, seharusnya dihasilkan lewat rapat pimpinan.
“Jadi jika Ketua DPRD mengucapkan ancaman seperti itu saya kira itu statement pribadi. Meski begitu, saya menyesalkan pernyataan itu karena seakan-akan mengintimidasi anggota dewan. Soalnya perjalanan dinas juga bagian dari tugas-tugas kita,” jelas Rahmat, Kamis (16/3).
Rahmat sendiri termasuk tidak hadir pada paripurna kemarin lantaran dirinya baru saja menuntaskan tugas perjalanan dinas selama empat hari di luar kota. "Seharusnya agenda paripurna dijadwal tidak bertabrakan dengan agenda lainnya," ujar Rahmat.
Reaksi keras juga dilontarkan anggita dewan lainnya, Heri Ahmadi. Legislator Partai Nasdem Parepare ini menantang Ketua DPRD, agar berani memboikot jalannya rapat paripurna jika Walikota Parepare, HM Taufan Pawe tidak hadir.
"Saya sangat kecewa dengan pernyataan ketua DPRD, mau main mengancam saja. Walikota saja terlambat datang berjam-jam di paripurna hanya didiamkan. Kenapa Walikota tidak dikritisi juga. Berani nggak Ketua DPRD boikot paripurna kalau Walikota tidak hadir?," tantang Heri.
Menurutnya, pimpinan yang baik seharusnya memanggil anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna. Menanyakan alasan ketidakhadirannya. Alih-alih langsung berstatement bernada mengancam. "Apalagi baru kali ini paripurna tidak qourum," tegasnya.
Legislator Nasdem lainnya, Amiruddin Said juga menyesalkan statement Ketua DPRD tersebut yang dinilai justru menambah buruk image anggota dewan dimata masyarakat. Padahal, kata dia, ketidakhadiran sejumlah anggota dewan pada rapat paripurna kemarin bukan tanpa alasan kuat.
Bukan kali ini saja Ketua DPRD mengkritisi sesama anggota dewan yang tidak hadir saat rapat paripurna digelar. Pada awal Maret lalu, rapat paripurna Pembahasan Pokok Pikiran juga harus molor lantaran tidak qourum. Saat itu Kahar kesal dan menyebut anggota dewan lebih rajin saat ada perjalanan dinas. Kahar juga mengancam akan menyurati pimpinan partai agar menegur legislatornya yang malas. (lan)
0 komentar: