Dari duapuluh warga Desa Lowa tersebut yang mendatangi DPRD Kepulauan Selayar, untuk membawa Aspirasi sebagai tuntutannya ke BPN dan diterima Ketua DPRD, Mappatunru, S Pd, didampingi Ketua komisi I DPRD, Ady Ansar, Ketua Komisi II, Arfianto dan beberapa anggota DPRD, hanya Tujuh (7) perwakilan dari yang disetujui masuk ruang rapat Pimpinan DPRD, Kamis (7/9/17).
Selain hadir pula dalam penyampaian aspirasi tersebut, diantaranya Wakapolres, Kompol Syamsuddin Palulu, Kasat Pol PP Damkar, M. Yunan Krg Tompobulu, ST, didampingi Sekretaris Sat Pol PP, Gunawan Redha, serta hadir pula PLT Kepala Desa Lowa, Abd Azis.
Dibawah pengamanan pihak Kepolisian dari Polres dan Sat Pol PP, diruang rapat pimpinan DPRD, melalui aspirasi yang disampaikan melalui Koordinator Lapangan, Muh Syarif dengan Ilmiwan, mendesak kalau masalah ini di selesaikan dengan baik dan transparan, pasalnya kalau tidak bisa diselesaikan dengan baik akan menimbulkan Konflik Horisontal di masyarakat desa Lowa sendiri.
Ketua DPRD Kepulauan Selayar, Mappatunru, S Pd, dalam penyampaiannya bahwa masalah ini akan cepat di selesaikan dan akan mengundang Kepala BPN Kep.Selayar Puji Amin ke DPRD Kepulauan Selayar untuk menjelaskan secara transparan hasil pengukuran tanah di Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar.
Olehnya itu untuk sementara hasil pengukuran tanah di hentikan sampai ada kesepakatan dan penyelesaian antara masyarakat Desa Lowa dengan pihak BPN.
Sementara itu Ketua Komisi Satu DPRD Kepulauan Selayar, Ady Ansar, S Hut, juga menyampaikan kepada perwakilan pembawa aspirasi, bahwa masalah ini diminta atau tidak diminta, pihak BPN harus transfaran dengan otorita yang dia miliki tidak bisa seenaknya, sehingga akan menimbulkan keresahan dan konflik di masyarakat.
Sementara itu Kepala BPN Kepulauan Selayar, Puji Amin menyampaikan sewaktu ditemui wartawan di kantor BPN, Kamis (7/8) mengatakan bahwa, persoalan kepemilikian tanah, hanya meminta kepada warga agar melengkapi bukti kememilikan sesuai administrasi pertanahan.
Terkait dengan kegiatan PTSL, kata Kepala BPN Puji Amin, itu tidak ada biaya. Akan tetapi dengan dianggapnya adanya pungutan bayaran sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah, silahkan menghubungi Kepala Desa setempat.
PLT Kepala Desa Lowa, Abd Azis, mengatakan bahwa hal sudah menjadi kesepakatan warga Desa Lowa dan kita tetap mengedepankan hasil kesepakatan. (daeng)
0 komentar: