"Anehnya disini ketika parpol menjauhi kepala daerah yang notabene telah berhasil secara kinerja, punya prestasi bagus, unggul secara survey dan kuat secara finansial tapi kenapa partai tak kunjung memastikan dukungan. Disini keanehannya dan ini menarik untuk diketahui," kata Aswar Hasan, pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Senin (27/11/2017).
Menurut dosen fisip Unhas tersebut, belum turunnya SK usungan ke petahana Moh. Ramdhan 'Danny' Pomanto memunculkan pertanyaan besar mengapa Danny tidak menjadi kriteria oleh parpol, sementara secara figur kriteria itu sendiri dimiliki untuk didukung.
"Kalau tidak diklarifikasi, ini justru memberi kesan bahwa parpol tidak mendengar dan menghargai lagi mekanisme perwakilan DPD dan DPC ya," tutur Aswar menganalisis drama Pilkada Makassar.
Aswar menambahkan, blok politik koalisi nasional juga bisa menjadi pemicu parpol tak kunjung menurunkan SK usungan. Sebab adanya kehatian-hatian partai untuk saling membaca kekuatan dan kelemahan.
Sementara, pengamat politik dari Universitas Pejuang Republik Indonesia (UVRI), Saifuddin Almugniy, mengemukakan, perliku politik yang tidak bisa meyakinkan calonnya untuk diusung adalah sebuah cara-cara yang tidak elegan pada sistem demokrasi.
"Inilah yang disebut sebagai perilaku politik saling intip. Dan itu bisa saja bermuara pada model deparpolisasi, ketidakpercayaan terhadap parpol. Karena harus ada keterbukaan parpol terhadap DP, bukan sebatas pernyataan tetapi berseberangan dengan kenyataan. Ironis bukan," paparnya.
Pada kesempatan lain, Danny mengemukakan bahwa pelemahan yang dilakukan kepada dirinya dengan upaya sabotase parpol di pusat adalah bagian dari penegakan aturan yang dijalankan selama ini pemerintahannya.
"Tidak ada aturan yang tidak saya jalankan. Kita konsisten dan komitmen, saya menghargai semua pihak, tapi sekaitan dengan ini sehingga ada pihak yang mungkin terganggu. Inilah konsekuensi," ungkap pemimpin yang telah membawa Makassar sebagai kota paling rendah kasus suap di Indonesia tersebut.
Danny juga menegaskan capaian Kota Makassar tidak boleh mundur lagi. "Dan inilah yang mendasari kenapa saya harus maju kembali, saya tidak mau menghianati amanah rakyat" terangnya.
Danny pun menyesalkan, isu "begal partai" yang sedang marak terjadi. Danny mengaku begal partai sangat mencederai demokrasi. "Bagaimana jadinya bangsa ini, apalagi kalau begal partainya pakai uang, dan saya yakin pasti alat begalnya pakai uang," pungkasnya.
Diketahui, 7 parpol sebelumnya terang-terangan telah mengeluarkan surat tugas dan rekomendasi ke wali kota ke 17 Makassar tersebut. Namun tak ada angin tiada hujan tiba-tiba 7 parpol kelihatan mengendor, tidak jelas arah dukungan kepada siapa SK usungan diberikan. (*)
0 komentar: