Dalam sambutannya, Dirjen Cipta Karya KemenPUPR, Ir. Sri Hartoyo, dipl, SE, ME. NIP mengatakan melalui forum ini, ia menyampaikan apresiasi kepada Bapak/Ibu Bupati dan Walikota yang sudah maupun baru bergabung ke dalam Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi atau yang dikenal dengan nama AKKOPSI.
Kepedulian ini mengindikasikan bahwa negara Indonesia sudah menuju ke arah negara maju karena para pimpinan daerahnya sudah mulai memikirkan pelayanan dasar, termasuk sektor sanitasi.
"Pelayanan sanitasi tidak dapat dipisahkan dari pelayanan air minum, karena pada hakikatnya kedua sektor tersebut bersifat saling mendukung satu sama lain dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat banyak," ucapnya.
Jika kita bandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, capaian sanitasi dan air minum di Indonesia ternyata masih berada di urutan ketiga terbawah, hanya berada di atas Kamboja dan Timor Leste, serta sangat jauh berada di bawah negara tetangga terdekat kita yaitu Singapura (100% layanan) dan Malaysia (lebih dari 90% layanan), berdasarkan data WHO-UNICEF tahun 2015.
Berdasarkan data BPS, pada akhir tahun 2016, capaian akses layak di Indonesia baru mencapai angka 76,1% untuk sanitasi yang meliputi 67,2% akses sanitasi layak dan 8,9% akses sanitasi dasar sedangkan untuk air minum capaiannya sebesar 71,14%.
Pemerintah terus mendorong peningkatan akses sanitasi dan air minum melalui berbagai pendekatan, antara lain: penyediaan infrastruktur utama; peningkatan pelayanan infrastruktur berbasis masyarakat; serta pengaturan dan pembinaan kepada pemerintah daerah.
Kegiatan ini perlu partisipasi masyarakat, didorong pelaksanaan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaannya, berupa Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS).
Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dengan pola 3R (reuse, reduce, recycle) dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
" Kami menyadari bahwa untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi dan air minum tidak bisa ditangani sendiri. Dibutuhkan dukungan lintas sektor baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun dukungan lembaga donor, swasta, masyarakat serta mitra pembangunan lainnya," jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada semua pihak untuk terus meningkatkan koordinasi lintas sektor agar penanganan sanitasi dan air minum dapat diselesaikan dengan efektif secara bersama-sama.
Selanjutnya, diharapkan Bapak/Ibu Walikota dan Bupati dapat mengalokasikan APBD yang memadai dan melakukan pembangunan bagi masyarakat sesuai Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).
Sementara, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan 'Danny' Pomanto menambahkan sanitasi adalah hal terpenting. Katanya, Makassar terus berbenah dalam permasalahan sanitasi.
" Sebagai tuan rumah, menjadikan Indonesia untuk meningkatkan sanitasi sudah menjadi tekad bersama. Munas ini juga nantinya akan menghasilkan butir-butir penting untuk kemajuan Indonesia yang kita cintai," pungkasnya. (*).
0 komentar: