Menurut Abdi, keterlambatan gaji tersebut bukanlah kesalahan pihak RSUD Daya Makassar atau dalam hal ini Direktur RSUD, dr. Ardin Sani, M.Kes. Sebab, kata dia, adalah lambannya pihak Pemkot Makassar memproses administrasi pencairan keuangan tenaga kontrak.
“Jadi kami meminta segera Pemkot Makassar dalam hal ini Plt Walikota Makassar untuk menyelesaikan segera proses administrasi terkait pembayaran gaji honorer dan kontrak,” tegas Abdi.
Dia mengatakan gaji adalah kebutuhan dan hal wajar jika ada reaksi karena permasalahan perut serta kebutuhan-kebutuhan lainnya.
Keterlambatan tersebut bukan hanya terjadi di RSUD tapi di beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan juga belum dibayarkan.
Serapan anggaran di instansi-instansi tersebut masih minim terkhusus pada pembayaran gaji sementara uang sudah ada tinggal proses administrasi saja.
“Demo, aksi apalagi menuntut untuk mencopot dirut, kadis, atau siapa itu bukan solusi malah menganggu kinerja dan sistem yang sudah berjalan,” tegas legislator Demokrat ini.
Direktur RSUD Daya Makassar, dr. Ardin Sani, saat menerima aspirasi pegawainya ikut berpanas-panasan bergabung dengan massa aksi di halaman RSUD Daya Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar.
“Kami sudah mengupayakan agar dana pegawai kontrak di RSUD Daya ini segera dicairkan BPKAD. Namun memang membutuhkan waktu untuk proses administrasi pencairannya. Kami terbuka dan tidak ada yang kami tutup-tutupi,” ungkap dr Ardin, direktur yang membawa RSUD Daya meraih penghargaan Akreditasi Paripurna ini.
0 komentar: