Fraksi Golkar DPRD Kota Makassar menyarankan dan mendorong Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto untuk segera melakukan evaluasi total terhadap seluruh perusahaan daerah (perusda) di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Ini disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir kepada media, Sabtu (4/12).
Alasannya, seluruh perusda di lingkup Pemerintah Kota Makassar beberapa tahun terakhir tidak memberikan konstribusi baik kepada masyarakat maupun ke pemerintah kota.
Karena sejatinya, perusda hadir untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dan konstribusi pendapatan asli daerah (PAD) untuk menambah deviden demi pembangunan Kota Makassar.
Ditanya soal PDAM, WT akronim namanya menjawab taktis. “Konstribusi PDAM hampir nihil, terjadi penurunan yang sangat drastis hingga sebaiknya dilakukan evaluasi total agar seluruh perusda dapat memberikan layanan optimal dan konstribusi PAD yang maksimal.
Legislator senior Fraksi Golkar ini menambahkan, perusda adalah milik pemerintah kota dalam hal ini Walikota sebagai owner yang telah mendelegasikan kewenangan dan tanggungjawabnya kepada jajaran direksi untuk hal yang teknis serta pengawasan dipercayakan terhadap badan pengawas.
“Nah, jika ingin perbaikan, harus dimulai dari sekarang karena kita ingin meninggalkan legacy kepda warga kota Makassar. Olehnya, kita berharap langkah walikota sebagai owner melakukan komunikasi bersama aparat penegak hukum (APH) maupun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sharing dan mendapat solusi,” imbuh Ketua Komisi D DPRD Makassar ini.
Lebih menarik lagi, kata WT, terkait tawaran dari penegak hukum agar PDAM berbentuk Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) dan bentuk Perseroda bagi perusahaan daerah lainnya. “Saran ini menarik dipertimbangkan dan disikapi bersama demi perbaikan dan kemajuan Kota Makassar,” kunci politisi bertagline Semua untuk Rakyat ini. (*)
0 komentar: