 |
| Pembahasan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) di Hotel Grand Clarion Makassar |
MACCANEWS -- Meski belum merata pada semua komponen masyarakat, ternyata pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kota Parepare, khususnya di dunia pemerintahan dinilai lebih maju dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan. Lebih dari 80 persen PNS Parepare dinilai telah melek TIK.
Hasil penelitian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (B2P2KI) wilayah Makassar menyimpulkan, akses dan pemanfaatan TIK di Parepare cukup tinggi. Penelitian ini meliputi lima daerah pilot project pengembangan elektronik government (e-gov) di Sulsel, meliputi Kabupaten Bantaeng, Takalar, Pankep, Pinrang dan Kota Parepare.
Peneliti B2P2KI Kemenkominfo Makassar, Firdaus mengatakan, Parepare memiliki peluang cukup besar untuk mempercepat implementasi e-gov dibanding empat daerah lain yang disebutkan di atas. Ini tidak hanya faktor SDM TIK yang besar, namun juga komitmen besar pada pucuk pimpinan, dalam hal ini Wali Kota Parepare, Dr HM Tufan Pawe yang bertekad membawa daerahnya menjadi Kota Pintar (Smart City).
Penegasan ini disampaikan Firdaus dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Finalisasi Pembahasan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) di Hotel Grand Clarion Makassar, Selasa, 16 Agustus. Acara ini dihadiri seluruh perwakilan pemerintah daerah yang menjadi pilot project pengembangan e-gov di Sulsel.
RITIK ini akan menjadi pedoman pengembangan e-gov di lima daerah dimaksud, mulai dari jaringan internet, pembangunan infrastruktur hardware, pemanfaatan software (aplaikasi) hingga model pengembangan SDM TIK.
Firdaus berharap, kehadiran RITIK akan menghilangkan model pengembangan e-gov yang serampangan dan tak terintegrasi antar SKPD. Direncanakan, dalam waktu dekat setelah dilakukan perbaikan berdasarkan masukan dalam kegiatan FGD, dokumen ini diserahkan secara resmi oleh Kemenkominfo.
Membuka kegiatan ini, Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (B2P2KI) wilayah Makassar, Ruslan Harun, mengatakan, kegiatan pendampingan penyusunan RITIK hanya diberikan kepada lima provinsi di Indonesia, salah satunya Sulsel.
"Harus disyukuri karena setelah ini kalau mau dibuatkan RITIK harus bayar. Di Sulsel yang dapat kesempatan baik ini hanya ada lima daerah, yakni Kabupaten Pinrang, Kota Parepare, Kabupaten Pangkep, Takalar dan Bantaeng," kata Ruslan Harun.
Secara keseluruhan di Indonesia ujar dia, ada 112 kabupaten kota yang mendapatkan kegiatan pendampingan. "Tujuannya adalah untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau electronik government, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan public," kata dia lagi.
Ia memuji daerah yang kepala daerahnya memiliki komitmen besar dalam pengembangan TIK, salah satunya kata dia, Kota Parepare. "Sekarang tinggal, bagaimana komitmen dan tekad yang besar tersebut, terimplementasikan secara nyata dalam bentuk kebijakan dan regulasi yang kuat sebagai payung hukum," katanya.
Ia berharap, dengan adanya RITIK yang disusun pihaknya, visi dan implementasi TIK di lima daerah pilot project pengembangan e-gov di Sulsel menjadi lebih jelas. RITIK ini diharapkan benar-benar mengintegrasikan model dan pola kerja pegawai dari system konfensional ke system digital, serta menciptakan efisiensi, efektifitas kerja dan tata pemerintahan yang baik.(R4/jn)
0 komentar: