Asessment test berlangsung selama empat hari terhitung sejak Senin, 24 Oktober hingga Kamis, 27 Oktober 2016. Peserta yang mengikuti asessment test, sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi berkas oleh BKD Makassar.
"Awalnya ada 67 peserta yang lolos ke tahap asessment test namun hanya 65 orang yang ikut tes, dua lainnya tidak ikut karena alasan sakit dan sedang berada di luar kota," terang Sekretaris BKD Makassar, Basri Rakhman.
Peserta yang mengikuti seleksi untuk jabatan eselon IIb umumnya berpangkat golongan IVa, IVb, dan IVc. Diantaranya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Puspa Ariani, Plt Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Mario Said, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Makassar Andi Abdullah, Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah (Setda) Kota Makassar Sophian Manai, Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Makassar Thaufik Jaya, dan Asisten IV Setda Kota Makassar dr Hadijah Iriani.
Pemkot Makassar membuka seleksi pengisian jabatan eselon IIb untuk mengisi jabatan lowong di sebelas dinas dan badan yaitu Dinas Perpustakaan, Dinas Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Dinas Perumahan dan Pemukiman.
Ada juga Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
"Asessment test diadakan untuk menempatkan orang - orang pada jabatan tertentu yang posisinya mengikuti perubahan dari pemerintah pusat termasuk dinas dan badan yang baru," jelas Wali Kota Danny Pomanto.
Selain mengikuti asessment test, peserta seleksi juga akan mengikuti tes presentasi makalah dan seleksi wawancara yang dilakukan oleh Panitia seleksi (Pansel).
Jumlah Pansel sebanyak tujuh orang, tiga diantaranya dari Pemkot Makassar, dan empat lainnya akademisi yang berasal dari Universitas Hasanuddin, dan IPDN kampus Sulawesi Selatan.
Calon kepala dinas dan kepala badan mengikuti empat tahapan seleksi yaitu seleksi berkas oleh BKD Makassar, asessment tes oleh BKN Regional IV Makassar, dan presentase makalah serta wawancara oleh Pansel.
Penetapan jumlah Pansel mengacu pada peraturan yang menyebutkan Pansel berjumlah lima, tujuh, atau sembilan orang yang berasal dari unsur internal pemerintah dan eksternal pemerintah.
Hasil seleksi akan menempatkan tiga orang dengan nilai tiga tertinggi atau tiga besar di setiap dinas dan badan. Hasilnya lalu dikonsultasikan ke pusat oleh wali kota untuk menentukan siapa yang layak mengisi jabatan tersebut. (in/jn)
0 komentar: