Penipu Anggota Polri Diringkus

Ilustrasi

MACCANEWS--Tim Resmob Unit Reskrim Polsek Ujung Pandang berhasil melakukan penangkapan dan pengungkapan kasus penipuan disertai penggelapan. Pada saat penangkapan terhadap pelaku, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga kuat bahwa pelaku baru saja menggunakan narkotika jenis shabu bersama temannya.

Penggerebekan tersebut dilakukan Selasa (13/6) kemarin sekira pukul 01.00 Wita, di Jalan Gunung Bawakaraeng. Tepatnya di Hotel M Boutique Makassar kamar 310. Penggerebekan kamar hotel dipimpin Panit 2, Ipda Mulya Widada dan Dantimsus, Aiptu Syawaluddin.

Kasus penipuan dan penggelapan itu dilaporkan oleh seorang anggota Polri yang menjadi korban. Anggota Polri ini melaporkan kasus penggelapan sebuah mobil miliknya tipe Datsun, warna abu-abu, nomor rangka MHNJ1CH2FEJ007979 dan nomor mesin HR12-709145T. Penipuan ini terjadi di Pasar Baru Jalan WR Supratman, Makassar.

Kapolsek Ujung Pandang, Kompol Ananda Fauzi Harahap mengatakan bahwa yang bersangkutan atas nama Ririn Dwi Rahayu merental mobil milik korban untuk jangka waktu dua hari dengan sewa Rp200.000 per hari. Akan tetapi, tiba pada waktu yang sudah ditentukan, Ririn Dwi Rahayu tidak kunjung mengembalikan mobil milik korban.

"Pada saat dikonfirmasi melalui HP, Ririn Dwi Rahayu menjanjikan akan mengembalikan mobil tersebut akan tetapi pelaku tidak mengembalikan mobil milik korban dan bersembunyi, tidak mau ketemu dengan korban," ujar Kompol Ananda, Kamis (14/6). (*)

Baca Lebih→

Parah, Pembawa Narkoba 1,6 Kg Bebas Demi Hukum

MACCANEWS--Muhamnad Ichsan tersangka kasus narkoba jenis sabu - sabu dengan barang bukti seberat 1,6 kilogram yang diamankan aparat Kepolisian resta parepare kini dinyatakan bebas demi hukum.

Ichsan yang sejatinya diproses secara hukum, mau tak mau terpaksa harus dikeluarkan dari sel tahanan sehubungan dengan berakhirnya masa penahanan Ichsan di kepolisian dan penyidik belum memenuhi petunjuk tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berakibat tersangka lepas.

Informasi yang dihimpun, kejaksaan, dalam hal ini JPU belum menyatakan berkas perkara yang diajukan penyidik kepolisian cukup bukti untuk dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parepare, Reskiana Ramayanti enggan berkomentar terkait masa penahanan tersangka. Alasannya, itu masih domain penyidik. Namun, ia membenarkan jika berkas perkara milik tersangka Ichsan belum dinyatakan lengkap atau P19. “Berkas perkara milik tersangka yang diajukan penyidik ke JPU belum cukup bukti untuk dinyatakan lengkap oleh kami,” ujar Reskiana.

“Status sebagai tersangka itu tetap, hanya saja masa penahanannya menurut aturan UU sudah berakhir, sehingga tersangka harus dikeluarkan dari tahanan (lepas demi hukum) karena berkas perkara yang diajukan oleh penyidik hingga saat ini belum cukup bukti untuk dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan,” paparnya.

Dikatakannya, berkas tersangka masih P19 dan belum bisa untuk di P21 karena masih ada petunjuk yg belum dipenuhi penyidik, sedangkan masa penahanan sudah habis apalagi usia tersangka adalah masih tergolong anak.

“Makanya tersangka sesuai aturan UU harus dikeluarkan dari tahanan atau disebut Lepas Demi Hukum. Namun statusnya masih tetap sebagai tersangka dan dapat diproses selanjutnya sampai ke persidangan apabila petunjuk tersebut dipenuhi sehingga dapat diterbitkan P21,” bebernya.

Ichsan sendiri saat ini masih dalam kewenangan penyidik Polisi. Adapun kekurangan berkas perkara yang diminta jaksa dan sampai saat ini belum dipenuhi polisi yang menjadikan tersangka Ichsan lepas demi hukum, karena Riri (napi Nunukan) dan Abdullah yang memerintahkan tersangka Ichsan untuk membawa narkoba tersebut (sabu seberat 1,6 kg ke Parepare) yang dalam berkas perkara kedua tersangka dijadikan saksi, sementara jaksa meminta agar keduanya dijadikan tersangka juga dalam berkas perkara Ichsan.

Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Parepare, AKP Doni Dunggio yang dikonfirmasi, Jumat (9/6) mengaku bahwa seluruh berkas perkara Ichsan sudah lengkap. “Sudah semua, jaksa yang tidak mau terima berkas kami. Tersangkanya kita lepas terserah dia mau kemana yang jelas sudah kita tidak tahan pak,” tulis Doni via WhatsApp (WA) pribadinya. (lan)

Baca Lebih→

Pencuri Bertopeng Diamankan Polisi

Ilustrasi

MACCANEWS--Polisi Sektor (Polsek) Mamajang menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan alias curas, sekaligus mengamankan barang bukti alat yang digunakan saat melancarkan aksinya di sejumlah titik di Makassar oleh angota tim opsnal, Selasa (6/6) dini hari.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas Polrestabes, Komisaris Polisi H Burhanuddin mengatakan bahwa keempat pelaku curas yang ditangkap tersebut berawal dari hasil penyelidikan dan juga informasi dimana keberadaan keempat pelaku curas tersebut diketahui sedang berada disebuah rumah di Jalan Baji Pamai lalu dengan cepat tim opsnal Polsek Mamajang bergerak dan berhasil menciduk keempat pelaku curas yang masih berusia muda.

"Modus operandinya, keempat pelaku menghadang korbannya yang sedang melintas di Jalan Cendrawasih dengan menggunakan topeng bersenjatakan busur, parang dan samurai. Mereka berhasil membawa lari sepeda motor milik korban," ujar H Bur, sapaan akrab Komisaris Polisi H Burhanuddin.

Ia melanjutkan bahwa saat ini tim opsnal masih melakukan pengejaran terhadap beberapa teman dari keempat pelaku curas tersebut dimana hasil introgasi keempat pelaku tersebut mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa aksinya tidak hanya berempat tetapi masih ada tiga pelaku yakni inisial AK, RA dan BO dan keberadaan motor milik korban masih dalam pengembangan.

Keempat pelaku curas yang diciduk tersebut masing-masing remaja berinisial AL (17) yang merupakan warga Bajiminasa, AR alias Erwin (27) warga Monginsidi Baru, TA (17) warga Baji Minasa dan SY (16) warga Monginsidi Baru.

Dalam penangkapan tersebut disita pula barang bukti yaitu sebilah samurai beserta sarungnya, sebilah parang beserta sarungnya, sebilah pisau kecil yang melengket di sarung samurai, sebuah sangkur beserta sarungnya, sebuah ketapel busur, 19 buah anak busur, sebuah botol bong, sebuah potongan pipet, sebuah korek gas, tiga buah sachet bekas yang di duga pembungkus narkotika jenis sabu. (*)

Baca Lebih→

Pengadaan Alat Kontrasepsi Rawan Dikorupsi

Ilustrasi

MACCANEWS--Inspektur Utama BKKBN RI Agus Sukiswo meminta agar BKKBN Provinsi Sulsel harus terus memperkuat integritas untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai sarana dalam mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi.

"Semua karyawan BKKBN RI perwakilan Sulsel harus kompak menyelesaikan berbagai permasalahan fokusnya di keuangan supaya kita bisa WTP tahun ini," kata Agus di Makassar, baru-baru ini.

Menurut dia, perolehan opini WDP yang diberikan oleh BPK ke BKKBN dikarenakan bukti pertanggungjawaban yang tidak valid, belanja barang tidak sesuai ketentuan, dan pengendalian pedoman KIE yang lemah. "Pertanggungjawaban tidak memadai, dan bukti pemeriksaan tidak cukup, mutasi persediaan tidak didukung dokumen dan pencatatan persediaan tidak bagus membuat kita selalu WDP,"ujar Agus.

Menurut Agus, pengadaan alat kontrasepsi sangat rawan dengan korupsi. Adanya temuan BPK tahun lalu terkait indikasi korupsi alat kontrasepsi mengakibatkan BPK masih memberi opini WDP pada laporan keuangan BKKBN.  Oleh karena itu, strategi yang tepat agar bisa memperoleh WTP, maka BKKBN Sulsel harus mendorong penyelesaian tindaklanjut temuan BPK-RI, yakni dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengelolaannya.

"Saya mohon pengelola alat dan obat kontrasepsi (alokon) di kelola dengan sebaik-baiknya mengingat temuan hasil pemeriksaan BPK pada tahun lalu masih memberi catatan terhadap pengelola alokon, sehingga BPK masih memberi opini WDP pada laporan keuangan kita," jelasnya.

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, katanya, harusnya ada keterbukaan informasi publik.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel, Rini Riatika Djohari, dalam sambutannya melaporkan bahwa jumlah peserta KB di Sulsel masih dibawah standar nasional. Berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan sampai bulan Maret, pencapaian peserta KB di Sulsel baru 41.925 jiwa atau 19,67% . "Kondisi ini perlu disikapi karena dampaknya bisa mengakibatkan kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan yang tidak diinginkan," kata Rini.

Dari aspek ketenagaan penyuluh KB di Sulsel juga masih menjadi masalah. Kata Rini, ada 1.403 penyuluh KB di Sulsel. Angka ini dinilai sudah cukup, hanya saja tidak merata.  "Rasio 1:20 itu sudah cukup tapi pesebarannya belum merata. Bone, Tana Toraja, Toraja Utara merupakan kabupaten dengan rasio yang cukup tinggi. Kami harap kondisi ini dapat diperbaiki guna keberhasilan program KKBPK," pungkasnya. (*)

Baca Lebih→

Dugaan Modus Permainan SP3 di Kejaksaan

Ilustrasi

MACCANEWS--Sejumlah kasus korupsi ditengarai Anti Corruption Committe (ACC) Sulsel kerap kali dihentikan tanpa kejelasan. Apalagi belakangan penyidik kejaksaan kerap mengelabui publik dengan modus Surat Penghentian Penyidikan (SP3). Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Data dan Investigasi ACC Wiwin Suwandi di kantornya, kemarin.

Menurutnya, SP3 dinilai bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi. Jika dilihat dari dasar hukumnya, SP3 sendiri ini diatur dan ditentukan dalam keputusan Jaksa Agung No 518/A/J.A/11/2001. Dalam pasal 109 ayat (2) KUHP ada tiga alasan SP3 dikeluarkan. Pertama, tidak terdapat cukup bukti, kedua peristiwa yang disidik ternyata bukan tindak pidana, dan ketiga penyidikan yang dihentikan demi hukum.

Menurut Wiwin, dari ketiga alasan tersebut, alasan pertama yang paling sering digunakan penyidik kejaksaan bahwa SP3 keluar karena tidak ditemukan cukup bukti. Berdasarkan catatan ACC Sulawesi, ada enam SP3 kasus tipikor yang jika diperhatikan sangat tidak berdasar alasan SP3 itu dikeluarkan.

"Ada beberapa kasus yang kita monitoring alasan pemberhentiannya. Misalnya Gernas Kakao yang di SP3kan Kejaksaan Tinggi Sulsel, kasus Pasar Lakessi dan kasus laboratorium pendidikan oleh salah seorang anggota dewan. Modus untuk melakukan SP3 baik secara langsung maupun secara pelan pelan sampai tidak lagi direspon publik," kata Wiwin.

Adapun beberapa modus SP3 oleh kejaksaan seperti penerbitan SP3 secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada masyarakat. Apalagi belakangan SP3 diketahui ada setelah info itu bocor oleh pers. Kedua, upaya menahan dokumen SP3, dimana beberapa kali ACC meminta salinan SP3 namun tidak ada respon, dalam arti SP3 ditahan untuk tidak diberikan kepada publik. Ke tiga ada alasan penyidik yang selalu menjadikan audit BPK/BPKP sebagai tameng. Padahal, biasanya temuan korupsi pintu masuk kejaksaan adalah kerugian negara. Parahnya lgi, SP3 dikeluarkan dengan praktik suap, sebab ACC meyakini SP3 tidak gratis, ada unsur suap didalamnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulselbar, Salahuddin menampik bahwa Kejati menutupi informasi apapun terkait kasus yang ditanganinya. Pasalnya, informasi sangat penting diberikan kepada masyarakat terkait kinerja kejati. "Kan tahu sendiri, jika kalian (wartawan) butuh informasi maka saya berikan sesuai yang ingin diketahui,"katanya.

Dalam hal pemberian informasi, kata Salahuddin, tidak ada aturan yang mengatakan laporan kasus yang ditangani pihak Kejati ada tembusan kepada masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). "Laporan tembusan penanganan kasus itu hanya pada instansi terkait, contohnya tembusan kepada KPK, tidak ada itu tembusan kepada masyarakat atau LSM,"katanya. (*)

Baca Lebih→

Kasus Lab UNM, Akan Ada Tersangka Tambahan

MACCANEWS--Kasus korupsi Laboratorium Fakultas Teknik UNM dengan tiga tersangka diakui Direktur Direktorat Kriminal Khusus, Yudhiyawan Wibisono akan segera ditindaklanjuti dengan melakukan penahanan, bahkan menurutnya pada Senin (22/5) jika perhitungan kerugian negara telah dikeluarkan Auditor BPKP, pihaknya tidak segan langsung menjemput guna melaksanakan penahanan.

Menurutnya indikasi P-21 sudah terlihat, maka selanjutnya upaya penahanan akan dilakukan khususnya untuk tiga tersangka tersebut, hanya saja agar tidak ada lagi kejadian bebas demi hukum, hasil perhitungan kerugian negara perlu dikantongi penyidik terlebih dahulu.
"Kami tinggal menunggu hasil audit kerugian negara dan kemungkinan hari ini (kemarin) sudah keluar," ujarnya.

Namun meski begitu saat ditanyai perihal kemungkinan akan adanya tersangka tambahan, khususnya Rektor UNM, ia enggan menjawab lebih detil. "Belum cukup bukti," singkatnya.

Diketahui, dalam kasus Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar (UNM) ini, penyidik Kepolisian Polda Sulsel menemukan adanya pembayaran anggaran proyek sebesar Rp17 miliar, padahal sesuai ketentuan pencairan dana hanya boleh dilakukan ketika progres pembangunan sudah mencapai 80 perse. Namun pada faktanya bangunan laboratorium di Jalan Mallengkeri masih sekitar 40 persen.

Diketahui dalam kasus ini besar dugaan ada keterlibatan Rektor UNM, Husain Syam kala masih menjadi Dekan Fakultas Teknik dimana pencairan yang dilakukan turut disetujuinya dengan menandatangani Surat Perintah Bayar.

Dimana pada 21 Desember 2015, PPK, Mulyadi bersama dengan Rektor UNM yang saat itu masih sebagai dekan menandatangani persetujuan perintah bayar untuk pencairan dana tahap ke tiga dan ke empat senilai Rp17 miliar. Padahal diketahui pembangunan laboratorium ini masih terbangun sekitar 40 persen.

Diketahui juga dalam kasus ini pihak kepolisian telah menetapkan empat orang tersangka yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Prof Mulyadi, Konsultan, Yauri, Direktur Utama Jasa Bhakti Nusantara (JBN), Edy Rachmat dan Tim Teknis, Jhony Anwar yang saat ini dikabarkan telah meninggal dunia. (*)

Baca Lebih→

Terdakwa Kasus Bandara Meninggal di Lapas

Ilustrasi

MACCANEWS--Terdakwa kasus dugaan korupsi dan mark up lahan bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang juga belakangan dianggap merupakan saksi kunci kunci bernama Raba Nur, dikabarkan telah menghembuskan nafas terakhir. Dikonfirmasi Kalapas Kelas 1 A Makassar, Marasidin Siregar mengaku, tersangka mantan kepala desa tersebut ternyata sudah lama menderita penyakit diabetes melitus. “Menurut catatan medis dokter kami, tahanan tersebut mempunyai riwayat penyakit diabetes melitus,” ujarnya di Lapas Klas 1 Makassar, Senin (22/5).

Ia juga mengatakan bahwa sebelum meninggal, Raba Nur sempat ditemani oleh keluarganya. Pihaknya juga memberi kebijakan jika ada tahanan yang dirawat inap di klinik, maka pihak keluarga boleh menemani tahanan dari pagi hingga malam hari. "Kemarin malam keluarga dari Raba Nur meninggalkan lapas sekitar pukul 20.00 malam,”ujarnya.

Raba Nur sebelumnya telah dirawat secara intensif di klinik lapas sejak 10 Maret 2017 lalu. Ia mulai mengalami keluhan sakit sejak tanggal 10 September, namun hanya sebentra dirawat di klinik, dan tidak dirawat inap. Sementara dokter klinik Baharuddin Suryobroto Lapas klas 1 Makassar, Vonny saat dikonfirmasi juga mengaku Raba Nur memang sudah mengatakan kalau punya penyakit diabetes melitus dan vertigo. Tapi dia hanya mengkonsumsi obat herbal. Beberapa waktu belakangan ini, dia pergi berobat ke dokter di luar lapas setiap ada jadwal sidang. Kami hanya meneruskan pengobatan dari dokter tersebut.

Menurut pengakuan pihak keluarga, Raba Nur sudah sekitar lima tahun menderita penyakitt diabetes melitus. Jenazah Raba Nur langsung dibawa pulang oleh pihak keluarga satu jam setelah meninggal.

Diketahui, Raba Nur beberapa bulan belakangan menjadi tahanan pengadilan dimana sebelumnya Raba Nur ditersangkakan Kejakasaan Tinggi Sulselbar dalam kasus dugaan korupsi dan mark up perluasan lahan bandara. Dalam proyek yang menelan anggaran sebesar Rp512 miliar tersebut, Raba Nur berperan sebagai anggota pantia pengadaan tanah.

Sementara Kasi Penerangan Hukum Kejati, Salahuddin mengatakan, segala hal yang bersangkutan dengan pemahanan selama tersangka telah memasuki tahapan sidang, semua kewenangan secara tidak langsung menjadi tugas Pengadilan Negeri. "Saya turut prihatin, nah soal siapa yang sebaiknya mengklarifikasi ini, silahkan bertanya ke pengadilan, kami sejak dilimpahkan nya segala berkas ke pengadilan, berarti sudah kewenangan pengadilan," ujarnya. (*)

Baca Lebih→

"Kolor Ijo" Tewas Ditembak

Ilustrasi

MACCANEWS--Buronan narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunungsari Klas 1 Makassar, Iqbal alias Bala alias Kolor Ijo (34) akhirnya tewas tertembak petugas di dalam hutan, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

"Napi tersebut tewas ditembak pada bagian dada setelah berupaya melarikan diri saat pengepungan petugas di tempat persembunyiannya di hutan," kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, baru-baru ini.

Saat ini, kata dia, jenazahnya bersama tim sedang perjalanan menuju Makassar dan rencananya akan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara guna memastikan apakah bersangkutan napi yang dimaksud melarikan diri dari lapas Makassar.

Berdasarkan laporan diterima, lanjut Dicky, Iqbal dikenal sebagai 'Kolor Ijo' terdeteksi masih berada dalam hutan daerah Mangkutana, Lutim. Tim Resmob Polda bersama unit Jatanras Polrestabes Makassar dibantu personil Polsek Mangkutana, Polres Lutim melakukan pencarian.

Saat tim gabungan masuk ke dalam hutan melakukan penyisiran sejak Rabu (17/5) lalu, pelaku sempat melihat puluhan petugas yang masuk ke tempat persembunyiannya lalu berusaha melarikan diri meski telah diberikan tembakan peringatan.

Setelah berhasil melarikan diri, tim gabungan tidak patah arang kemudian melanjutkan pencarian pada Kamis (18/5), saat itu dipimpin Kanit Jatanras Polrestabes Makassar, AKP Edy Sabhara. Setelah dilakukan penyisiran, pelaku terpojok.

Karena sudah terkepung dan merasa terancam, pelaku keluar dari tempat persembunyiannya lalu menyerang petugas dengan sebilah parang, tetapi nahas, peluru lebih dulu sampai di dada pelaku dan akhirnya tumbang di tempat itu.

Dari tiga narapidana yang melarikan diri dari Lapas Gunung Sari Klas I Makassar pada 7 Mei 2017 dinihari lalu itu diketahui masing-masing adalah Rizal Sangaji alias Ichal divonis seumur hidup, Iqbal alias Bala alias Kolor Ijo divonis hukuman mati dan Asrul alias Arul di vonis seumur hidup.

Rizal lebih dulu tertangkap di Poso pada Senin (15/5) lalu, kemudian Iqbal alias Kolor Ijo Kamis (18/5) sedangkan Asrul masih buron. Iqbal tertangkap hasil dari interogasi terhadap Ical.

Saat ditanya petugas, Rizal mengaku saat masa pelarian ketiganya menuju ke Kecamatan Mangkutana Kabupaten Lutim dengan menumpang mobil truk di jalan.

Setelah tiba di tempat tujuan, mereka masuk kedalam hutan untuk bersembunyi. Setelah bersembunyi selama 5 hari dalam hutan, dirinya bersama Asrul keluar dari hutan untuk mencari makanan.

Namun saat kembali dalam hutan, keduanya lupa jalan, lalu terpisah. Ichal menuju ke Poso sedangkan Asrul tidak diketahui arahnya, sedangkan Ikbal alias Kolor Ijo saat itu masih tetap bersembunyi di dalam hutan menunggu dua rekannya datang, tetapi akhirnya dirinya menyambut kepungan polisi.

Iqbal alias Kolor Ijo, warga jalan Dusun Kampung Baru, Desa Sido Agung, Kecamatan Kalanea, Kabupaten Luwu Timur, Sulsel divonis hukuman mati karena memperkosa 30 perempuan dan membunuh dua orang. Dua napi lainnya diganjar seumur hidup atas kasus pembunuhan. (*)

Baca Lebih→

Vonis Idris Syukur, Kejari Barru Belum Terima Putusan MA

MACCANEWS -Kejaksaan Negeri (Kejari) Barru mengaku belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vonis 4,6 tahun penjara Bupati Barru non aktif, Andi Idris Syukur.

Menurut Kasi Intel Kejaksaan Negeri Barru, Erwin SH kepada Maccanews.com, saat di hubungi melalui telpon, Kamis (18/5/2017)."Sampai saat ini kami belum terima salinan dari MA tapi kalau sudah ada nanti kami akan kasih tahu kami janji akan memberikan informasi terkait itu," ungkap Erwin.

Lebih lanjut Erwin kalau sudah ada salinan dari MA, kita akan segera koordinasi dengan pihak birokrasi kemudian melakukan eksekusi.

Sesuai aturan, lanjutnya, salinan sudah harus ada setelah14 hari putusan."Kita tunggu sajalah dari pihak MA kapang di kirim salinan putusanya, mau tidak mau, salinannya akan sampai juga di sini," ujarnya.

Mahkamah Agung memperkuatvonis PN Tipikor Makassar yang memvonis Idris Syukur 4,6 tahun penjara karena kasus gratifikasi.(fan)

Baca Lebih→

Napi Kabur Diciduk di Poso

Ilustrasi

MACCANEWS--Rizal Budiman (22), terpidana seumur hidup atas kasus pembunuhan di Jayapura, yang beberapa waktu lalu melarikan diri saat ditipkan di Lapas Kelas I A Makassar. Namun,  berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, Rizal telah berhasil diamankan di Polres Poso, Sulawesi Tengah, Senin (15/5).

Hal tersebut diungkapkan Kapolres Poso, AKBP Bogiek Sugiyarto, saat dikonfirmasi via WhatsApp. Ia menjelaskan, tersangka diciduk saat tengah beristirahat usai berjalan kaki kearah Poso pesisir utara usai turun dari mobil truk di pertigaan Ratulene, Poso, Sulawesi Tengah.

"Sekitar Minggu pagi, tersangka turun di pertingaan Ratulene, dan berjalan kaki ke Poso pesisir utara, karena kelelahan tersangka beristirahat dipinggir jalan, nah saat itu tersangka karena telah diidentifikasi sebagai buron di Sulsel, anggota Brimob yang tergabung dalam Satgas 2 Ops Tinombala yang berjaga di Pos Sekat Gayatri mengamankan Rizal dan membawa tersangka ke Polres Poso," kata AKBP Bogiek Sugiyarto.

Lebih lanjut, perwira dua bunga tersebut menyebutkan sebelum tiba di Poso, tersangka dikabarkan melarikan diri menuju Kota Palopo dan bermalam disalah satu hutan di kota Palopo selama lima hari dan berjalan kaki melewai Jalan Trans Sulawesi selama satu hari.
"Kita tangkap tersangka seorang diri. Mungkin tersangka hanya sendiri ke Poso," lanjutnya.

Sementara itu, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Endi Sutendi yang dihubungi via telepon selular mengaku saat ini sudah mengirim dua tim ke Poso untuk melakukan pengembangan dan menjemput tersangka.

"Kita masih mau lakukan pengembangan, tim pertama sudah tiba sekitar jam 06.00 Wita di Poso melalui jalur udara dan tim kedua masih berada diperjalanan menuju Poso melalui jalur darat," tutur Endi.

Saat ditanya terkait keberadaan kedua pelaku lainnya, pihaknya mengaku masih terus melakukan pengejaran. "Kita masih melakukan pengejaran. Apakah tersangka kabur bertiga ke Poso atau hanya seorang diri. Kita masih selidiki, tapi kemungkinan mereka sudah terpencar sebelum pelaku diamankan," tutup Endi. (*)

Baca Lebih→

Kasus Korupsi Bandara Jadi Prioritas

MACCANEWS--Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan saat ini tengah memprioritaskan penyelesaian penanganan dugaan korupsi Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Kepala Kejati Sulsel Jan Samuel Maringka menyebut, penyelesaian kasus tersebut dipilih menjadi prioritas sebab memiliki kerugian negara yang cukup fantastis, yakni mencapai Rp317 miliar. "Kita pilih prioritaskan itu (kasus bandara), karena memang itu menarik perhatian masyarakat dan kualitasnya memang besar," kata Jan saat dihubungi, kemarin.

Ia menyebut, pihaknya kini memang diharuskan untuk selektif menangani sejumlah perkara sebab terkendala keterbatasan anggaran yang diberikan dari Kejaksaan Agung. Hanya saja, ia belum membeberkan secara terperinci jumlah alokasi anggaran yang dimiliki oleh Kejati tahun ini. "Anggaran kita hanya untuk satu perkara, kalau kita menyelesaikan banyak, dapat uangnya dari mana ? Yang dianggarkan itu cuma satu,"keluhnya.

Meski begitu, ia menyebut tidak akan mengabaikan perkara korupsi lain yang masuk dan kini telah berada pada status penyelidikan dan penyidikan di kejati. Sehingga saat ini tim kejaksaan tengah aktif melakukan pendampingan baik itu melalui tim TP4D dan penyuluhan-penyuluhan hukum. "Kita prioritaskan aksi preventif. Jadi kedepannya tidak lagi berbicara tentang jumlah perkara yang diselesaikan karena kita fokus pada pencegahannya,"ujarnya.

Diketahui, berdasarkan penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi (BPKP) Sulsel telah merugikan keuangan negara sebesar Rp317 miliar, dimana hampir seluruhnya merupakan hasil selisih dari anggaran awal sebesar Rp180 miliar yang kemudian membengkak menjadi Rp500 miliar.

Hingga saat ini, sudah ada sembilan orang tersangka yang telah ditahan oleh tim penyidik. Empat diantaranya telah disidang di PN Tipikor dan lima sisanya masih menunggu pemberkasan yang hingga kini belum dirampungkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Lima diantaranya adalah dari pihak BPN Maros yakni A. Nuzulia yang merupakan Kepala BPN Maros, Kepala BPN Wajo yang kala itu menjadi Kepala Seksi di BPN Maros Hijaz, Muchtar D, Hamka, dan Hartawan Tahir serta empat orang lainnya yakni Camat Mandai Macmod Oesman, Seorang Warga bernama Siti Rabiah, Kepala Dusun Baddo-Baddo Rasyid, dan Kepala Desa Baji Mangai Raba Nur.

Beberapa waktu lalu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Tugas Utoto menyebut jika tim penyidik memang kini menyasar keterlibatan PT Angkasa Pura.

"Untuk tersangkanya, nanti lah kita lihat, karena inikan lanjutan dari penetapan tersangka di tahap dua kemarin yang menetapkan lima orang tersangka baru, jadi kita tunggulah nanti hasilnya seperti apa," kata Tugas Utoto. (*)

Baca Lebih→

Polda Tak serius Ungkap Keterlibatan Rektor UNM

MACCANEWS--Pekan lalu Direktur Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol Yudhiyawan Wibisono telah mengakui adanya bukti dokumen yang menguatkan keterlibatan pimpinan pendidik di Universitas Negeri Makassar (UNM). Sayangnya tak satupun saksi yang memperkuat hal tersebut untuk digunakan penyidik guna menetapkan sang rektor menjadi tersangka.

Fenomena ini belakangan menjadi kendala penyidik, namun bukan berarti merupakan alasan agar tak bekerja dengan optimal.
Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi melaui Abdul Kadir Wokanubun menyatakan, pada perkara korupsi banyak upaya yang patutnya dilakukan penyidik, apalagi kalau bukti dokumen sudah ada. Menurutnya, dengan keberadaan dokumen setiap saksi dan tersangka patutnya dicocokkan dengan keterangan tersangka dan calon tersangka.

"Konfrontasi keterangan, mencocokkan dan meminta calon tersangka untuk menjelaskan bukti dokumen seharusnya bisa menjadi dasar, tapi kan penyidik juga tertutup, apa sudah melakukan hal tersebut atau tidak," ujar Kadir di Makassar, kemarin.

Kadir menyebut sejak awal polda tidak berani mengusut kasus ini secara serius. Padahal, sudah seharusnya dokumen ini bisa jadi petunjuk untuk menjerat yang bersangkutan. Apalagi dokumen yang ada pasti diketahui oleh saksi. "Terkait saksi kami yakin banyak, tidak mungkin dokumen tidak ada yang tahu. Ini bukan persoalan saksi yang kurang, tapi persoalan keberanian polisi untuk membongkar mata rantai kasus ini,"pungkasnya.

Dikonfirmasi, Yudhiyawan Wibisono enggan berkomentar dan meminta agar menghubungi penyidiknya secara langsung. "Hubungi penyidik langsung, yang jelas saya sudah tekankan, tidak ada upaya kami menutupi peran siapapun," katanya.

Dihubungi, penyidik kasus korupsi laboratorium Fakultas Teknik UNM, AKBP Leonardo mengaku untuk saat ini pihaknya masih akan menunggu hasil penelitian Jaksa Pratama. Sementara untuk tersangka tambahan hal tersebut tidak bisa dilakukan tanpa gelar perkara.
"Penetapan tersangka tambahan tidak menutup kemungkinan bila hasil gelar dan bukti tambahan ada, hanya saja penetapan tersangka harus lewat gelar perkara, tapi biarlah dulu kita lihat hasil penelitian jaksa di Kejaksaan Tinggi, mudah-mudahan sudah bisa di P21,"ujarnya.

Selain itu, terkait keterlibatan tersangka lain, semuanya akan diserahkan pada fakta persidangan. "Biarkan seluruh fakta dibuka di persidangan, nantikan disesuaikan peran masing-masing,"tandasnya. (*)

Baca Lebih→

Perkara Idris Syukur, Kejaksaan Barru Belum Terima Salinan Putusan MA

MACCANEWS - Kejaksaan Negeri (Kejari) Barru mengaku belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vonis Bupati Barru non aktif, Andi Idris Syukur.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Barru, Paian Tumanggor kepada Maccanews.com, baru-baru ini, mengaku, sampai saat ini kami belum terima salinan dari MA.

"Tapi kalau sudah ada perintah eksekusi maka perintah eksekusi itu akan kami jalani. Kalau salinan sudah ada dari MA, kita akan segera koordinasi dengan pihak birokrasi kemudian melakukan eksekusi," katanya.

Paian menambahkan, sesuai aturan, lanjutnya, salinan sudah harus ada setelah14 hari putusan."Kita tunggu sajalah dari pihak MA kapang di kirim salinan putusanya, mau tidak mau, salinannya akan sampai juga di sini," ucap Paian. Mahkamah Agung memperkuatvonis PN Tipikor Makassar yangmemvonis Idris Syukur 4,6 tahun penjara karena kasus gratifikasi. (Irfan)

Baca Lebih→

Kasus Buloa Terancam Mandek

Ilustrasi

MACCANEWS--Direktur Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi, Abdul Muthalib menanggap kasus sewa lahan negara yang terletak di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo lamban. Padahal, penyidik telah meningkatkan kasus tersebut ke penyidikan pada Desember 2016 lalu. Hal ini dianggap berpotensi mandek.

Apalagi memang kasus tersebut sudah mengendap di kejasaan sejak berberapa bulan. "Kalau kasus itu sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan berarti kejaksaan sudah mengatongi dua alat bukti yang kuat dan mereka sudah mengetahui bagaimana modusnya, dan menetapakan siapa-siapa yang terlibat," kata Muthalib.

Menurutnya, pada kasus tersebut seharusnya kejaksaan telah menetapkan tersangka, karena sudah memasuki bulan ke empat setelah ditingkatkan ke penyidikan. "Kalau ditingkatkan ke penyidikan dan hingga saat ini belum ada tersangka, saya anggap itu terlalu lama. Kalau sudah ditingkatkan paling lama satu bulan sudah ada tersangka, dan saya lihat Kejaksaan sama sekali lambat," ucapnya.

Thalib sapaan Abdul Muthalib juga menganggap penanganan kasus Buloa sangat aneh karena sudah berjalan lama, namun tidak ada satupun tersangka. "Pastinya aneh, sebab kasus ini sudah ditingkatkan namun belum ada hasilnya, dan saya lihat kasus ini sepertinya sudah berpotensi mandek karena berhenti ditengah jalan,"ujarnya.

Bahkan dengan tidak adanya satu tersangka, akan membuat pertanyaan terhadap publik, sehingga sangat perlu kejasaan segera menetapkan tersangka. "Kasus ini menimbulkan kecurigaan karena sudah ditingkatkan kepenyidikan, kalau memang hingga saat ini belum ada tersangka, kejaksaan seharusnya terbuka apa alasanya," tuturnya.

Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada tim penyidik agar segar menetapkan tersangka, karena kasus ini sudah lama terkatung-katung di kejaksaan. "Kami medesak kejasakan agar segera menetapkan tersangka agar tidak membuat kecurigaan publik," ungkapnya.

Dalam kasus sewa lahan tersebut, kejaksaan telah memeriksa sejumlah saksi mulai dari Asisten I Pemerintah Kota Makassar bagian Pemerintahan Sabri, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dr Andi Hadijah Iriani, Lurah Buloa Iraman.
Bahkan Iraman sebelumnya membenarkan jika lahan tersebut disewakan untuk jalan masuk ke Proyek Makassar New Port.
Selain tiga pejabat pemerintahan tersebut, kejaksaan juga telah memeriksa beberapa orang yang mengklaim lahan tersebut miliknya. Mereka adalah Rusdin dan Andi Jayanti Ramli yang diduga mendapatkan uang sewa lahan tersebut senilai Rp500 juta dari PT Pembangunan Perumahan (PP) selalu pemenang tender. Selain pemilik lahan, kejaksaan juga memeriksa Soedirjo Aliman alias Jen Tang yang diduga mengetahui seluk beluk lahan tersebut.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsebar, Salahuddin mengaku belum mengatahui sejauh mana perkembangan kasus Buloa. "Saya belum tahu perkembanganya, nanti saya coba cek,"singkatnya. (*)

Baca Lebih→

Kasus Pelecehan Amoral H.Latinro Latunrung, Ini Penjelasan DPD Gerindra SulSel

MACCANEWS – Terkait dengan maraknya berita di beberapa media bahwa politisi gerindra yang juga mantan Ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan, H. Latinro Latunrung telah melakukan pelecehan seksual kepada salah seorang karyawannya sampai dua kali.

Wakil Sekretaris DPD Gerindra Sulawesi Selatan, Ahmad S Kahar Idu pagi ini Selasa 04/04/2017 di Kantor DPD Gerindra Sulawesi-Selatan, menjelaskan bahwa saat ini DPD Gerindra Sulawesi Selatan sedang mengumpulkan informasi yang terkait dengan hal tersebut.

Sekiranya memang yang bersangkutan melakukan tindakan yang amoral tentu kami akan membuat laporan ke DPP Gerindra agar yang tersebut bisa dipecat sebagai kader dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akan Tetapi jika yang tersebut terbukti tidak melakukan dengan hasil penyelidikan Polisi nantinya tentu kami juga meminta kepada yang tersebut untuk melakukan klarivikasi via media agar nama baik beliau dan Partai Gerindra tidak tercoreng.

“Perbuatan pribadi yang akan berdampak kepada nama baik partai tentunya akan kita sikapi dengan tegas," kunci Ahmad Idu. (AA)

Baca Lebih→

Tersangka Mutilasi Sadikin Diganjar Hukuman Seumur Hidup

MACCANEWS - Sidang kasus pembunuhan Ohara atau Muh Arti dengan terdakwa Sadikin berlangsung diPengadilan Negeri(PN) Barru berlangsung selaam satu jam lebih, Rabu (04/04/2017)Sidang yang dimulai sekitar pukul 12.00 Wita itu, hingga pukul 13.00.

Sidang tersebut berlangsung dengan agenda tuntutan dari Jaksa tersebut, tersangka Sadikin di tuntut hukuman seumur hidup dengan pasal 340 KUP. Pembunuhan berencana. Kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Barru Erwin SH Kepada Maccanews.com.

Pantauan Maccanews.com,suasana persidangan berlangsung ramai. Ratusan kerabat serta keluarga korban hadir menyaksikan proses persidangan. Selain itu, puluhan aparat kepolisian diturunkan mengawal jalannya sidang tuntutan tersebut. (Irfan)

Baca Lebih→

Tuntaskan Kasus Pasimasunggu, Kejari Selayar Limpahkan ke PN Makassar

MACCANEWS - Kasus dugaan tindak pidana korupsi dana pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana sebelumnya sudah ada dua tersangka yaitu kontraktor atas nama, PA (Putra Alwi, red) dan SMW (Salmawati,red)  sebagai PPK Pembangunan kantor Camat Pasimasunggu.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Selayar, Firman Wahyu Octavian, mengatakan keduanya bahkan resmi ditahan pada Kamis (20/10/2016)  lalu.

Menurutnya, Pelaksana CV. SB (Sinar Baru, red) saat itu belum menyelesaikan pekerjaan hingga batas waktu yang telah ditentukan.

"Salmawati selaku PPK tidak melakukan pemutusan kontrak serta tidak memberlakukan denda maksimal keterlambatan,” tutur Firman, kepada beberapa media, melalui telepon selulernya, Selasa, (4/4/2017).

Dari hasil penyelidikan dugaan Kasus korupsi ini yang dimaksud adalah terkait dana DAK Praspem senilai Rp.1,5 Miliyar tahun 2014 lalu, Putra Alwi merupakan direktur CV. SB, yang memenangkan tender proyek tersebut dengan nilai lelang anggaran senilai Rp.1,48 Miliyar, kerugian Negara di taksir sebesar Rp. 526.823.840.66,- .

Lanjut Firman, dalam perjalanannya ke Makassar, Selasa, (4/4/17) bersama dua tersangka, dengan  tujuan,  untuk “Melimpahkan berkas acara pidana kasus RH (Ramdhan Hadju, red) selaku konsultan pengawas dan MZ (Muzakir, red) selaku PPTK pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab. Kep. Selayar ke Pengadilan Negeri Tipikor Makassar,” tandasnya. (BUN)

Baca Lebih→

Pelaku Penikaman Akhirnya Menyerahkan Diri Kapada Polisi.

MACCANEWS - Syaiful, pria yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) jajaran Polres Barru terkait, kasus penikaman dua pemuda di Ruko Pasar Pekkae, akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Tanete Rilau kemarin. Syaiful diantar langsung Babinsa Kelurahan Lalolang, Mansyur.

Kapolsek Tanete Rilau, AKP Andre Bachtiar Winanomo, yang dihubungi Senin (13/3) pagi membenarkan penyerahan diri Syaiful. ”Pelaku sempat melarikan diri selama satu bulan.

Saat ini kami ini sudah tahan Syaiful di Mapolsek Kecamatan Tanete Rilau tersangka masih terus kami periksa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan,” tandas Andre.

Baca Lebih→

Dua Bulan Polres Barru Amankan 19 Tersangka Narkoba

MACCANEWS - Jajaran Polres Barru selama dua bulan terakhir berhasil mengungkap 19 tersangka kasus narkoba dan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 114 gram.

Kapolres Barru, Akbp Minarto, mengakui, data pengungkapan kasus narkoba di Barru menunjukkan peningkatan signifikan.

"Karena itu, perlu kerja sama semua pihak untuk terus membongkar kasus ini," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Plt Bupati Barru, Suardi Saleh, mengemukakan, untuk memerangi barang haram tersebut, ini sungguh perlu perhatian semua pihak.

"Apalagi, jika ada keterlibatan pegawai negeri, pasti akan kita tindak tegas, tidak ada toleransi untuk pemakai dan pengedar narkoba, sanksi terberat adalah pemecatan," tegasnya. (rus)
Pegawai negeri sipil diknas diamankan sabu-sabu

Dari 19 tersangka yang diamankan, dua orang diantaranya masih dibawah umur, empat wanita. Sementara, barang bukti yang diperoleh, masing-masing, uang sebesar Rp66 juta, 11 handphone, 114 gram Narkoba jenis sabu, Dua mobil avansa dan hilux. (Irfan/Ruslan)

Baca Lebih→

Pemukulan Serka Munawir, Ibu Pelaku Serahkan Anaknya ke Polrestabes

MACCANEWS - Dua pelaku pengeroyokan terhadap Serka Andi Munawir, anggota Rindam VII Wrb, menyerahkan diri, Senin (6/2017), sekira pukul 19.00 Wita. Dua pelaku diserahkan oleh Ibu kandungnya bernama Uni (53), warga Cokonuri no 57 kepada Brigpol Guntur Romantika (Resmob Polrestabes Makassar) di Warkop Pasar Segar jalan Pengayoman Makassar.

Kedua pelaku yang menyerahkan diri masing-masing bernama Sulkifli, (17), Siswa SMK 2 Jurusan Mesin, warga Kompleks Kodam Cokonuri jalan Emmy Saelan no 57 Makassar dan Sahrun alias Odi, (22), yang merupakan sepupu Sulkifli alias Kifli.

Pelaku pengeroyokan menyerahkan diri ke Polrestabes Makassar diantar oleh Ibu kandung dan Tantenya. Pada pukul 21.00 Wita, pelaku di amankan ke Polrestabes jalan Ahmad Yani oleh Brigpol Guntur Romantika (Resmob Polrestabes) beserta dua orang anggota Polrestabes Makassar.

Kasus ini sementara dalam penanganan Reskrim Polrestabes, bersama Polsek Rappocini dan koordinasi dengan Denpom 6/Mks, Rindam VII/Wrb, Den Inteldam VII/Wrb serta Kodim 1408/BS
Sementara satu orang pelaku berinisial R sampai saat ini masih dalam pengejaran pihak Polsek Rappocini Makassar.

Info yang diperoleh dari warga di sekitar Cokonuri bahwa pelaku berinisial R diduga telah melarikan diri ke Provinsi Sulbar Kabupaten Mamuju. (MAN)

Baca Lebih→