Abrasi mengubah mata pencaharian warga Kedungmutih. Kawasan tepi pantai yang biasa digunakan untuk berladang dan bertani padi itu tak lagi layak digarap. Maka, pada 1999, warga desa yang berlokasi di pinggir pesisir utara Pulau Jawa tersebut mengubah haluan.
Demi menyambung hidup, warga mengandalkan laut. Sebanyak 98 persen dari 5.065 warga Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, beralih profesi menjadi nelayan, sisanya memilih mengembangkan tambak dan petani garam.
Namun, langkah mereka tak begitu saja mulus. Akses jalan menjadi sandungan. Jalan akses sepanjang 268 meter yang menghubungkan desa dan pantai tak memadai. Padahal, itulah satu-satunya akses agar ikan dan garam yang mereka usahakan sampai kepada konsumen.
Saat itu, kata Kepala Desa Kedungmutih, Hamdan, jalan hanya berlapis tanah dan batu. Permukaannya bergelombang. Ketika musim hujan, kondisinya kian memprihatinkan. Jalan menjadi berlumpur karena lapisan batu terkelupas. Truk pengangkut hasil laut susah lewat.
Keadaan mulai berbalik pada 2015. Ini bermula saat Kedungmutih masuk daftar yang mendapatkan kucuran dana desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sebanyak Rp 20 triliun digelontorkan ke 74.053 desa di seluruh Indonesia.
"Dana desa membantu perbaikan infrastruktur dasar desa kami, yakni jalan. Ketika kondisi jalan sudah membaik, kami ikut merasakan perbaikan kehidupan sosial dan ekonomi," ungkap Hamdan dalam perbincangan dengan Republika, Kamis (21/4).
Ia menjelaskan, Kedungmutih menerima Rp 299 juta dana desa dari pemerintah. Hampir seluruh dana desa digunakan untuk memperbaiki dua titik akses jalan. Titik pertama adalah jalan sepanjang 268 meter dan lebar empat meter yang menghubungkan desa dengan pantai.
Penggunaan dana desa juga menyasar perbaikan titik kedua, yaitu jalan sepanjang 65 meter dengan lebar 2,7 meter sebagai akses penghubung antarkampung. Kini, perbaikan dua titik jalan dengan sistem cor beton telah selesai.
Warga desa dapat menikmati jalan yang lebih mulus dan kuat. Selain kendaraan roda empat lebih lancar mengangkut ikan laut dan garam, permukaan jalan cor beton juga berfungsi lain. Sebab, warga lebih mudah menjemur ikan laut di jalan karena lebih bersih dan efisien.
Membaiknya kondisi jalan desa membuka harapan baru. Jalan mulus yang telah dipakai sekitar tiga bulan terakhir ini juga memperlancar akses pendidikan bagi pelajar dan akses kesehatan bagi ibu hamil serta warga lansia.
Pelaksanaan posyandu balita dan posyandu lansia lebih diminati karena warga lebih mudah menuju ke lokasi kegiatan. Perjalanan menuju pusat pemerintahan Kabupaten Demak yang berjarak 50 km saat ini dilalui dengan lebih nyaman karena jalan yang sudah bagus.
Manfaat perbaikan jalan dari anggaran dana desa juga dirasakan warga Desa Patimuan, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. Desa yang berada di ujung selatan barat Provinsi Jawa Tengah ini pun dekat dengan pesisir selatan Pulau Jawa.
Menurut Kepala Desa Patimuan, Icuk Sudiarto, wilayah desa berjarak 80 kilometer dari pusat Kota Cilacap ini dihuni 10 ribu jiwa. Bertani, menjadi nelayan, dan menyadap gula merah adalah tiga pekerjaan utama warga desa.
Warga masih mengandalkan alam sebagai sumber mata pencaharian. "Karena itu, akses jalan antarkampung yang baik sangat diperlukan agar hasil pertanian mudah diangkut sampai rumah," kata Icuk menjelaskan.
Sebelum diperbaiki, jalan desa masih berupa jalan tanah dengan lapisan batu tipis. Kondisi ini menyulitkan warga saat musim hujan. Selain sering tergenang, jalan sangat berlumpur sehingga sulit dilewati pejalan kaki ataupun kendaraan.
Pada akhir 2015, sebanyak enam titik jalan mulai diperbaiki dengan dukungan dana desa Rp 306 juta. Sekarang, enam titik jalan selebar 1,2 meter dengan panjang hingga 140 meter itu sudah dilapisi cor beton yang kuat.
Warga sudah bisa langsung menggunakannya. Mereka sangat senang karena kegiatan tidak terhambat saat musim kemarau atau hujan. "Hasil panen, ikan laut, dan hasil bumi lain langsung bisa diangkut sampai ke depan rumah," ujar Icuk.
Tak hanya untuk memperbaiki jalan, dana desa Icuk gunakan sebagai insentif para guru PAUD, membangun jamban berbasis masyarakat, dan melengkapi fasilitas posyandu balita serta posyandu lansia. Dana desa juga dimanfaatkan untuk merintis perpustakaan desa.
Libatkan warga
Kemendes PDTT memulai program dana desa sejak 2015. Pada tahun pertama, pencairan dana dilakukan dalam tiga tahap. Sebanyak 20 persen dana dicairkan pada tahap pertama. Sisanya, masing-masing ada 40 persen dana yang dicairkan dalam tahap kedua dan ketiga.
Data Kemendes PDTT mencatat, ada 12 provinsi dengan serapan dana desa berstatus maksimal. Di dalamnya, terdapat 47 desa dengan serapan dana 100 persen. Kedua belas provinsi itu adalah Aceh (empat desa) dan Sumatra Utara (empat desa).
Sumatra Barat (dua desa), kemudian Sumatra Selatan (empat desa), Riau (empat desa), Kepulauan Riau (empat desa), Kepulauan Bangka Belitung (lima desa), Jawa Barat (empat desa), Jawa Tengah (lima desa), dan Nusa Tenggara Timur (lima desa).
Nusa Tenggara Barat (lima desa), Maluku (tiga desa), dan Provinsi Maluku Utara (tiga desa). Selain puluhan desa tersebut, dua desa masuk kategori serapan dana desa terbaik. Keduanya adalah Desa Wukirsari, Kecamatan Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Satu desa lainnya adalah Desa Huntu Barat, Bone, Gorontalo. Kemendes PTT menetapkan dua indikasi untuk mengukur status serapan yang baik. Indikasi pertama adalah status desa yang sebelumnya masuk dalam kategori tertinggal.
Kedua, adanya kemajuan kondisi sosial kemasyarakatan setelah memanfaatkan dana desa. Kepala Desa Wukirsari Fuad Jauhari Lutfi memberikan gambaran serapan dana desa. Tahun lalu, jelas dia, dana desa yang diterima sebanyak Rp 330 juta.
Dana dialokasikan untuk membangun talut jalan, bendungan, dan sarana perdagangan berupa warung desa. Alokasi ini sesuai rencana pembangunan desa kami untuk 2014-2020. Karena, kondisi jalan desa masih baik.
"Kami prioritaskan untuk pembangunan bendung desa dan talut yang memang dibutuhkan untuk kepentingan pertanian," kata Fuad. Ia menjelaskan, sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama bagi 13 ribu warganya.
Bendungan yang baru saja selesai dibangun mempermudah pengaturan irigasi bagi pertanian desa di sebelah selatan Gunung Merapi tersebut. Dalam jangka panjang, bendungan ini disiapkan sebagai sumber air alternatif.
Saat disinggung tentang teknis pemanfatan dana desa agar terserap dengan baik, Fuad menyatakan, pihaknya menjadikan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah desa sebagai rujukan.
Dari rencana yang ada, perangkat desa mengadakan rapat bersama masyarakat. Melalui rapat, ditentukan skala prioritas pemanfaatan dana desa. Setelah program dan teknis program disepakati, seluruh masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan program.
"Rencana pembangunan, tenaga pembangun, material, dan sebagainya kami usahakan dari warga desa kami," ujar Fuad. Dengan begitu, ada pemberdayaan warga dan ada semangat menjaga kualitas bangunan karena merasa milik bersama.
Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT Ahmad Erani Yustika mengatakan, bagi desa yang tertinggal dan sangat tertinggal, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan paling pokok dalam penggunaaan dana desa.
Namun, dia berharap, seiring perkembangan pada tahap berikutnya, dana desa dapat digunakan untuk mengaktifkan kegiatan ekonomi dan menciptakan masyarakat mandiri. "Alokasi dana untuk kegiatan ekonomi dan pemberdayaan itu mestinya lebih besar lagi."
Untuk mengawasi penggunaan dana desa, Ahmad menyebut, kementerian menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perguruan tinggi, kecamatan, serta forum masyarakat sipil. c36/Issha Harrumma, ed: Ferry Kisihandi
0 komentar: