"Yang menjadi korban dari penguasaan fasum ini adalah masyarakat. Sebab, banyak jalan terbenkalai hanya karena penyerahan aset berupa fasum ke pemerintah tidak dilakukan," kata Danny usai rapat aset di kantor balaikota, Jumat (15/07/2017)
Menurut wali kota peraih adipura ASEAN tersebut, meski sudah cukup banyak desakan dari masyarakat untuk perbaikan jalan rusak. Namun, pemkot urung melakukan perbaikan di lapangan sebelum fasum-fasum bermasalah resmi tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Makassar.
"Kalau dikerja sudah pasti menjadi temuan (pelanggaran hukum), makanya kita sangat prihatin jalan-jalan pemukiman masyarakat saat ini banyak rusak tidak ada perbaikan karena oknum yang mengusai fasum itu," ungkapnya.
Untuk itu, pemkot saat ini melakukan penguatan dengan pembentukan tim terpadu, dimana didalamnya terdiri dari instansi lintas sektoral, seperti SKPD Makassar, Bagian Pertanahan, Kepolisian, dan Kejaksaan.
Di tempat yang sama, Kejari Makassar, Andi Usama, menegaskan akan mengerahkan kekuatan untuk membantu pemerintah kota Makassar dalam upaya kongkrit pengembalian aset.
"Maju saja, labrak semua mafia lahan itu, tidak perlu ragu, kami di belakang mendukung. Kita akan siapkan pengacara dan kita akan bentuk juga semacam tim internal," tandasnya dan menyebut fasum bermasalah adalah benang kusut masa lalu.
Diketahui, sejumlah titik kerusakan jalan terjadi di sejumlah kecamatan, tak pelak masyarakat setempat mengadu ke pemkot atas kerusakan jalan yang tak kunjung dibenahi akibat ulah oknum yang mengkomersilkan fasum. Jika demikian, harapan masyarakat berada di pundak tim penyelamat aset Kota Makassar. (*)
0 komentar: