Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar diminta mewaspadai potensi timbulnya kembali persoalan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021.
Persoalan PPDB 2020 lalu dianggap menjadi persoalan serius yang harus diperhatikan pemerintah. Banyak keluhan dari masyarakat yang menilai sistem yang disediakan tidak adil.
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir mewanti-wanti agar pemerintah menata sistem tersebut sehingga bisa lebih siap.
"Kami tidak mau peristiwa yang sama terjadi. Bodoh lah kita kalau kemudian kita mengalami error yang sama. Supaya kita tidak masuk kategori orang bodoh yah jangan terulang," ujar Wahab.
Lebih lanjut, Legislator Partai Golkar tersebut juga telah mewacanakan pertemuan khusus untuk membahas PPDB bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, pekan ini.
"Sistem PPDB ini kita mau rapat khusus dengan Dinas Pendidikan untuk mengantisipasi semua hal, itu nanti hari Rabu (24/3/2021)," beber Wahab.
Termasuk persoalan aplikasi Data Pokok Peserta Didik (Dapodik) yang dikeluhkan Disdik. Kata dia, pihaknya mendukung penuh upaya-upaya pemkot dalam menangkal persoalan database dan jaringan yang sebelumnya dipersoalkan pada PPDB.
"Jadi kita dukung, dan untuk aplikasi ini kita sarankan libatkan provider, boleh lah libatkan Telkom, karena ini lebih bagus," ujarnya.
Sebelumnya Disdik Kota Makassar sempat membeberkan persoalan PPDB yang dianggap berpotensi kembali menuai masalah di 2021 ini. Salah satu penyebabnya adanya persoalan database yang tidak valid pada aplikasi Dapodik.
Data tersebut dianggap sangat penting utamanya untuk sistem zonasi, dimana data alamat mengacu pada sistem Dapodik.
Disdik kemudian mengajukan usulan pengadaan aplikasi khusus dalam rangka validasi data sebagai antisipasi persoalan data PPDB 2021 mendatang.
"Jadi nanti bisa kita awasi dan kita evaluasi melalui aplikasi itu secara keseluruhan. Sistem pendataan kita masih di excel saja," ujar Sekretaris Disdik Kota Makassar, Amalia Malik.
0 komentar: